MAKALE, BKM — Anggota Pansus LKPJ Bupati Tana Toraja tahun 2020, Randan Sampetoding mengkritisi akurasi LKPJ 2020 yang kini sedang dibahas Panitia Khusus di DPRD Tator.
Randan tidak menampik jika LKPJ Bupati-Wabup Periode 2015-2020 Nico-Victor (Nivi) yang diserahkan kedewan tidak merangkum dan memuat gambaran recofusing anggaran tahun 2020 yang dialokasikan kepada Satgas Covid-19 Tator.
Menurut politisi Golkar ini recofusing anggaran Satgas Covid-19 harus jelas gambaran serapan dan realisasinya. Apalagi anggaran Satgas Covid-19 Tator merupakan yang terbesar dari 24 kabupaten-kota di Sulsel.
”Program berjalan tahun sejak 2020 dan salah satunya penanganan Covid-19. Anehnya tidak ada gambaran dalam LKPJ 2020,” ujar Randan.
Padahal refocusing anggaran jelas dia untuk Covid-19 hal paling mendasar membedakan antara LKPJ sebelumnya dengan LKPJ periode Bupati-Wabup sekarang.
”LKPJ Bupati 2020 wajar dikritisi sebab saya paham betul isi yang digambarkan LKPJ bupati, apalagi sudah kesekian kalinya anggota pansus LKPJ, ”sebut Randan.
Demikian pula utang ke rekanan dan hak honorer maupun jasa ASN lainnya yang belum dibayar.
Menurut Randan, cukup banyak persoalan pengelolaan anggaran tahun 2020, apalagi dimasa transisi pemerintahan saat itu. Sedangkan kita tau LKPJ ini tanggungjawab secara administrasi pemerintah kepada masyarakat melalui dewan, baik diakhir tahun maupun akhir masa jabatan.
”Sebaiknya aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan turun tangan melakukan penyelidikan anggaran Covid-19 Tana Toraja, sebab banyak persoalan mencurigakan, ”pungkas Randan (gus/C)
