Dewan Ingatkan Pejabat Hatihati Kelola Dana Negara

TAKALAR, BKM — Para penyelenggara negara khususnya yang ada di Kabupaten Takalar agar berhati-hati dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana negara. Jika tidak, maka itu berdampak hukum.
Demikian disampaikan anggota DPRD Takalar dari Fraksi Partai Golkar, Wahyu Eka Putra, menyusul ditetapkannya enam orang tersangka dari dua kasus berbeda oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar.
Wahyu Eka Putra mengatakan, langkah Kejari Takalar untuk melakukan penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi di wilayah tugasnya, sejalan dengan komitmen negara dalam memerangi korupsi di tanah air.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Takalar ini mengharapkan kepada semua pihak yang ada di Kabupaten Takalar untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum. Khususnya dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Takalar.
Eka juga mendorong kepada para penegak hukum yang ada di Kabupaten Takalar selayaknya bertindak tegas terhadap tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat.
”Langkah Kejari Takalar ini patut disambut positif oleh semua masyarakat Takalar, agar benar-benar menjadi pembelajaran bagi penyelenggara negara, agar berhati-hati mengelola dan mempertanggung jawabkan dana negara. Saya mendorong Kejari Takalar agar mengusut semua perkara dugaan korupsi di Takalar tanpa pandang bulu siapapun itu pelakunya,” tegas Eka.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Takalar telah menetapkan enam tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan kasus dugaan korupsi anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) (ira/c)