PAREPARE, BKM — Kepala Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, Hilman Pujana melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare. Hilman dkk diterima di ruang rapat Wali Kota Parepare, Kamis (22/4).
Menurut Hilman jika kesamaan Kota Parepare KPPU sama-sama memiliki tokoh nasional dan internasional yakni sosok Baharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke tiga RI.
“Parepare dan KPPU ini punya kesamaan tokoh, yakni sosok Bj Habibie, karena KPPU lahir itu di masa dimana kepemimpinan Presiden ke tiga RI dan Parepare merupakan tempat kelahiran tokoh nasional dan internasional,”katanya.
Hilman, menjelaskan kehadiran KPPU untuk menjawab tantangan terkait adanya tengkulak yang diduga adanya pelaku usaha yang melakukan monopoli usaha dan itu terjadi karena adanya peran serta para petinggi pemerintahan.
“KPPU lahir karena campur tangan BJ Habibie dimana beliau yang sangat berkeinginan menghadirkan lembaga ini sebagai kontrol usaha sehingga dalam berusaha tidak ada pihak yang mencari keuntungan sendiri, atau bahkan mementingkan kepentingan pemerintah untuk kepentingan diri sendiri,”urainya.
Selain itu, dirinya memberikan warning kepada Pemkot Parepare terkait berbagai fenomena sebelumnya dimana adanya indikasi persengkokolan pemenangan tender yang terjadi di beberapa daerah.
“Nah ini ada beberapa daerah yang dilaporkan terkait dugaan persengkokolan pemenangan tender. Ini yang tidak diinginkan, tapi saya yakin Parepare sudah punya koridor dan cara tersendiri untuk menghindari kejadian itu,” jar Hilman.
Pihaknya mengapresiasi Parepare dengan Perda pembatasan ritel modern untuk masuk, itu sebuah prestasi yang baik, dan patut menjadi contoh bagi daerah lainnya.
Sementara Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe meminta kepada instansi terkait melalui pengadaan barang dan jasa, atau instansi pembinaan lainnya untuk melakukan worshop dan mempertajam terkait aturan dalam penentuan tender oleh pemerintah terhadap pihak ketiga.
“Ini perlu kita tindak lanjuti lakukan untuk pembinaan sehingga aparatur siap dan punya kapasitas dalam pengembangan tersebut, sehingga tidak ada mall administrasi yang terjadi,”tegasnya. (mup/C)
