MASAMBA, BKM–Pelaksana tugas (plt) ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara, Arifin Junaedi (Arjuna) dikabarkan jika dirinya tak butuh diskresi dari ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Airlangga Hartarto untuk maju di arena musyawarah daerah (musda).
Pernyataan Arjuna yang pernah tercatat sebagai Bupati Luwu Utara disampaikan pada sejumlah media, jika dirinya tidak membutuhkan diskresi untuk masuk arena musda.
Pernyataan Arjuna lantas menuai reaksi dari kalangan kader, dan membandingkan perjuangan Tufan Pawe (TP) yang merupakan kader tulen Golkar namun tetap membutuhkan diskresi untuk maju di musda DPD I Golkar Sulsel Agustu 2020 yang lalu.
Untuk itu, sejumlah kader Golkar Luwu Utara, masih menanti kejelasan pernyataan Arjuna termasuk kapan pelaksanaan musda akan digelar, meski ditahapan pendaftaran calon ketua beberapa waktu yang lalu, ada dua tokoh yang mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftaran.
Mereka adalah Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Utara, Arjuna. Namun usai tahapan pendaftaran, Arjuna mengeluarkan pernyataan jika dirinya tak butuh diskresi untuk bisa masuk ke arena musda nantinya.
Arjuna tentu butuh diskresi karena pernah keluar di Golkar dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).
Bahkan nama Arjuna pernah masuk dalam struktur kepengurusan sebagai Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Luwu Utara.
Mantan Korbit Kepartaian DPD II Golkar Lutra, Rais ST menyampaikan baik Indah Putri Indriani maupun Arjuna harus mengantongi diskresi DPP untuk bisa masuk ke arena musda nantinya.
Dirinya menyangkan pernyataan Arjuna yang dinilainya sangat keliru.
“Bukan rahasia lagi kalau pak Arjuna itu mantan pengurus PAN 2019 kemarin. Sangat disayangkan sekelas pak Arjuna ngomong tak butuh diskresi. Nah pak Tafan Pawe saja dulu pakai diskresi loh untuk bisa maju musda DPD I. Meskipun dia kader tulen, Ketua Golkar Parepare pula saat maju musda Golkar Sulsel,” kata Rais.
Pada pelaksanaan musda DPD I Golkar Sulsel Agustus 2020 lalu di Jakarta, Taufan Pawe saat itu berstatus sebagai ketua DPD II Golkar Parepare. Taufan mendaftarkan diri untuk ikut bertarung merebut kursi ketua DPD I Golkar Sulsel, hanya saja ada syarat yang tidak dipenuhi oleh Taufan Pawe. Salah satu syarat tidak dipenuhi lantaran TP memiliki saudara di partai lain, sehingga dirinya membutuhkan diskresi untuk maju dalam musda.
“Dulu Pak TP saja kader tulen pakai diskresi. Memang Arjuna dulu ketua Golkar Lutra tapi pernah mundur sebagi kader, anaknya juga mundur dari fraksi Golkar DPRD Sulsel untuk mendaftar di partai lain” sindir Rais yang juga merupakan Sekretaris SOKSI Luwu Utara.
Rais juga mengungkapkan, tidak adanya kejelasan pelaksanaan musda Golkar Luwu Utara sampai saat ini tentu berdampak pula pada kondisi partai berlambang pohon beringin rindang itu. Menurutnya disaat partai lain sudah bekerja dan melakukan banyak hal, justru Golkar masih terjebak dalam pusaran konflik kepentingan segelintir orang yang saat ini memegang kendali, terutama Golkar Luwu Utara.
” Masih banyak agenda yang harus dikerjakan kedepan. Konsolidasi dan agenda lainya sudah menanti. Kalau pelaksanaan musda saja harus molor terus karena ada kepentingan atau ambisi pribadi, kita bisa ketinggalan jauh dari partai lain. Jadi musda secepatnya harus digelar, mau tunggu apa lagi,” tegasnya.
Sekedar diketahui pelaksanaan musda Golkar Luwu Utara hingga saat ini belum ada kejelasan, meskipun sebelumnya DPD I Golkar Sulsel memberi target paling lambat maret 2021 musda sudah digelar. (rif)
