MAKALE, BKM — Komisi tiga DPRD Tana Toraja menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Tolak Tambang (AT2) di ruang komisi III DPRD, Senin (24/5).
Pertemuan AT2 dengan dewan sebagai tindak lanjut dari aksi demo AT2 sebelumnya menolak tambang di tiga Lembang Sasak, Sandana, dan Bau Kecamatan Bittuang. Pasalnya kesepakatan AT2 sebelumnya dengan dewan terkesan lamban.
”Desakan dari warga sudah tidak terbendung lagi mengenai kejelasan kawasan hutan, wilayah masyarakat adat, dan tanah garapan masyarakat tidak jelas statusnya, ”terang Koordinator AT2 Reskiyanto Ponglangi kemarin
Massa AT2 dengan tegas menolak tambang galena di tiga lembang tersebut. Sebab berdampak kepada wilayah adat diklaim pihak perusahaan masuk areal tambang, apalagi meresahkan warga setempat sebab dinilai tidak berdampak perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Saat pertemuan hadir Z Misalayuk, pemegang saham mayoritas PT Christina Expi Mining (CEM), salah satu perusahaan memiliki izin penglolaan tambang Galena di Lembang Sandana.
Misalayuk mengklaim telah memiliki izin tambang seluas 3.200 Ha di Lembang Sandana sesuai persetujuan izin usaha tambang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulsel berdasarkan keputusan Gubenur Sulsel No 1/I.03g/PTSP/2019.
Berdasarkan izin dari Provinsi Sulsel, menjadi dasar dan landasan bagi legalitas PT CEM dalam melakukan aktivitas tambang.
Anggota komisi III DPRD Tator Kristian HP Lambe didampingi Andarias Tandirerung, tidak menampik jika kesepakatan AT2 dengan pihak dewan sebelumnya terus dikawal.
Menurut Kristian, masalah status hutan di tiga Lembang obyek tambang galena, pihak Kementrian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup telah mengeluarkan alih status kawasan hutan.
Lokasi mendapat peralihan status kawasan hutan terluas di Tana Toraja, meliputi Mapongka, Pangopango dan Gandasil. (gus/C)
