MAKALE, BKM — Kelanjutan Pembangunan Toraja Airport berjalan lamban lantaran persoalan tanah. Akibatnya pemerintah pusat terbatas dana menggelontorkan anggaran.
Kepala Bandar Udara (Kabandara) Toraja Anas Labakara saat Coffe Morning bersama media di Kantor Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Mengkendek baru-baru ini mengatakan jika
dibandingkan bandara di daerah lain seperti di Jogja cukup besar APBN dikucurkan olehpemerintah pusat karena persoalan tanah tidak berkepanjangan. Bahkan sudah bersertifikat dan diserahkan ke pemerintah pusat pengelolaannya.
Sementara di Tana Toraja bandaranya sangat potensial untuk dikembangkan karena mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat apalagi didukung oleh pariwisata. Sayangnya fakta dilapangan tidak demikian adanya.
Pembebasan lahan bandara kelas tiga Tana Toraja seluas 140 hektar sudah final dan selesai dari Pemkab tapi yang terjadi persoalan internal keluarga pembagian uang hasil pembebasan tidak merata di internal mereka.
Menurut Anas, status kelas tiga Toraja Airport karena berada di Kabupaten, hanya sebagai pengumpan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena memiliki rute internasional.
”Jika masyarakat Toraja menghendaki Toraja Airport naik kelas, ayo kita kerjasama. Pihaknya terbuka selama 24 jam melayani dan konsultasi peningkatan bandara kedepan. Sebab sudah menjadi tugas bersama untuk membuat bandara maju dan aman,” sebut Anas.
Anas mengakui pembangunan Toraja Airport sejak 2011 lalu sudah menghabiskan anggaran Rp 800 milyar. Tahun 2021 menerima tambahan anggaran dari APBN Rp 100 milyar dandiprioritas pekerjaan obstacle untuk menurunkan dua arah ujung Utara empat gunung, dan ujung selatan satu gunung.
(gus/C)
