MAKASSAR, BKM–Hingga akhir triwulan kedua tahun 2021 ini, penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kota Makassar tercatat masih sangat rendah.
Dari total Anggaran Pokok dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2021 sebesar Rp4,677 triliun, baru terserap sekitar Rp400 miliar.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto membenarkan hal itu.
“Serapan kita memang masih kisaran 20 persen,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Rabu (7/7).
Danny menyampaikan, dominan anggaran fisik belum terealisasi. Hal itu, kata dia, terjadi karena menunggu usai resetting pemerintahan.“Kita tunggu hasil jobfit dulu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Hadijah Iriani R, menyampaikan, serapan yang tercatat hingga saat ini masih sama dengan evaluasi triwulan pertama.
“Bulan ini baru kita akan lihat pada progres triwulan kedua, tetapi tidak jauh beda dari triwulan pertama karena infrastruktur atau fisik belum banyak jalan,” bebernya.
Pada triwulan pertama, Satpol PP merupakan OPD dengan serapan anggaran tertinggi, realisasi keuangannya mencapai 18,07 persen, begitupun dengan fisiknya 18,07 persen. “Itu karena mereka melakukan pelayanan langsung di masa pandemi ini,” katanya.
Sementera yang paling rendah, lanjut Iriani, adalah Dinas Pertanahan dengan serapan yang baru 0,13 persen dan fisik 1 persen.
Disisi lain, ada 4 instansi yang belum melaporkan, di antaranya bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol, dan bagian kesejahteraan rakyat. Iriani menegaskan, ke depan seluruh perangkat kerja daerah perlu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021. (rhm)
