MAKASSAR, BKM–Memasuki triwulan kedua yang telah berjalan tahun ini, baru 37 paket tender proyek sejumlah organisasi perangkat daerah (OPDO) Pemkot Makassar memasuki proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Kondisi ini dinilai sangat minim.
Jumlah itu masih terbilang sangat sedikit karena diketahui ada 551 paket proyek yang akan dilelang tahun ini. Sebanyak 551 proyek tersebut mencakup semua paket yang ada di OPD lingkup Pemkot Makassar.
Terget yang harus dicapai tersebut bukan hanya dari tender proyek insfrastruktur, tapi juga belanja makan minum.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Arifuddin Dg Kulle, menekankan, ke pemerintah kota untuk segera mempercepat tender proyek ini. Apalagi saat ini sudah memasuki triwulan kedua.
Apabila target ini tidak segera dipercepat, sejumlah proyek dikatakannya, terkhusus di Dinas Pekerjaan Umum akan terancam mangkrak.
Ia juga menekankan, supaya OPD yang memiliki serapan rendah namun berkaitan dengan proses tender, untuk lebih mempercepat lagi proses tendernya.
“Ini tentu harus menjadi perhatian serius, supaya proses tender ini dipercepat,” tegas Arifuddin.
Ia pun meminta supaya pemerintah kota lebih akuntabel dan transparan dalam melakukan belanja modal. Hal ini ia tekankan supaya Pemkot Makassar bisa kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Fasruddin Rusli pun menyayangkan adanya keterlambatan proses tender. Ia mengatakan, jika kondisi seperti ini salah satunya dipengaruhi karena kepala OPD yang masih berstatus pelaksana tugas.
“Salah satu yang berpengaruh di dinas bisa jadi karena banyak kepala dinas yang plt. Jadi sepertinya mereka takut untuk mendaftarkan tendernya di LPSE,” katanya.
“OPD yang mempunyai tender proyek harus segera melapor ke ULP biar tendernya bisa dilelang,” tutup Fasruddin.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara, juga tidak menampik serapan anggaran yang rendah di Dinas Pekerjaan Umum akibat banyaknya proyek yang belum ditender.
“Harapan kami bisa terserap di 90 persen. Serapan rendah ini memang banyak proyek yang terlambat ditender, karena banyak proyek yang sudah diusulkan di ULP tidak bisa ditender,” kata Abdi.(nug)
