MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengamini keinginan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk melakukan evaluasi dan merombak jabatan direksi di perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusda.
Apalagi, Danny, sapaan akrab wali kota melihat kinerja seluruh perusda tidak memberikan nilai positif, khususnya pemberian deviden ke Pemerintah Kota Makassar.
Anggota Komisi B Bagian Keuangan dan Ekonomi DPRD Makassar, Irwan Djafar, mengatakan, wajar saja jika wali kota Makassar ingin merombak seluruh jajaran direksi perusda ataupun BUMD. Menginggat sampai saat ini sangat minim capaian deviden untuk membantu pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau saya wajar ji, karena belum ada kontribusi BUMD atau perumda yang statusnya beralih sekarang, khususnya menambah pundi-pundi PAD. Walaupun kita tahu ada kendala karena situasi pandemi yang belum berakhir,” ungkapnya, Kamis (19/8).
Legislator Fraksi Nasdem ini menambahkan, kontribusi yang dihasilkan seluruh BUMD belum mencapai target. Bahkan menyisahkan daftar piutang dividen yang belum dibayarkan hingga 2020 antara lain, Perusda Pasar Makassar Raya sebanyak Rp300 juta, Perusda Parkir Makassar Raya sebesar Rp650 juta dan PDAM Kota Makassar senilai Rp44 milliar,
“Kita sudah memberikan waktu saat monev untuk membenahi kinerja yang sekarang. Nah dengan adanya kritikan pa wali, kita minta untuk memanggil dan memonitoring langsung. Karena katanya ada ji dihasilkan tapi biar satu persen tidak disetor-setor,” bebernya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Nurul Hidayat, juga menyatakan, masing-masing direksi perusda ataupun perumda harus mempertanggungjawaban target dan deviden yang belum disetorkan ke kas pemerintah daerah.
“Kalau saya minta dievalusi saja, kita lihat sepanjang menjabat apa saja dia hasilkan, jangan sampai mengutang saja ke pemkot tanpa menyetorkan,” katanya.
Selain itu, akibat buruknya penangan yang dilakukan perumda terjadi potensi kebocoran lebih besar daripada yang disetorkan ke pemerintah.
“Ada begitu banyak lahan parkir yang terus ditarik, begitu juga ada ribuan pedagang, sumber PAD dari retribusi dan sewa kios, sehingga target pasti dapat tercapai jika dikerjakan dengan serius,”tuturnya. (ita)
