MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali mendorong pemerintah kota untuk mengejar asetnya supaya tidak lagi direbut pihak lain. Dewan pun berencana membentuk tim khusus.
Anggota Komisi A bagian Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Hamzah Hamid, mengatakan, jika masalah pencatatan aset pemkot sudah terpaut lama dan telah menjadi rekomendasi tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Misalnya yang terjadi di ruas Jalan Masjid Raya, Kelurahan Barayya, Kecamatan Bontoala yang menjadi perbincangan publik terkait penggunaan fasum yang sempat disoroti Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Tempat tersebut dikabarkan dikuasai oleh oknum pedagang kambing hingga 20 tahun lamanya.
“Siapkan saja honornya (tim pencatat aset), yang penting kan ada dasar hukumnya, yang di SK-kan dengan pemkot, dengan konsekuensi pembiayaan. Orang diminta turunkan yang mungkin di pertanahan susah juga kalau tidak ada tipnya,” kata Hamzah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Makassar ini menilai Pemkot Makassar kerap tersudutkan dan kalah dalam sengketa, akibat buruknya pencatatan aset. Semestinya pemkot bisa belajar dari pengalaman tersebut.
“Kita belajar dari pengalaman kemarin banyak aset ini yang dikalahkan di pengadilan, lepas karena pemerintah kota tidak punya alas kaki yang kuat,” lanjutnya.
Hamzah menambahkan, kemampuan pertanahan saat ini dianggap sangat lemah, sehingga dibutuhkan anggaran khusus agar penanganannya bisa lebih maksimal.
“Lebih dari 4.000 aset yang harus diselesaikan ini, kan tidak bisa selesai satu tahun, kemampuan pertahanan berapa juga. Harus buntuti, biasa dihonor, masa tidak ada honornya pertanahan,” tutupnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar memiliki banyak aset yang dikuasai oleh pengusaha. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aset tersebut segera disertifikatkan.
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menantang Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengejar semua aset yang bermasalah atau bersengketa dengan masyarakat.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariati mengatakan, Kota Makassar satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang asetnya banyak bermasalah dan dalam penguasaan pengusaha.
“Saya tantang Pemkot Makassar untuk tahun ini, karena di tahun 2020 saat saya datang ke Makassar, tidak ada satu pun aset atau lahan yang telah dimenangkan dari penguasaan pengusaha. Saya mau tahun ini harus ada aset yang tersertifikasi,” ujar Niken.(nug)
