MAKASSAR, BKM — Pencairan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Pemkot Makassar hingga saat ini belum ada kejelasan.
Sejak Juli, TPP mereka belum dibayarkan. Artinya selama dua bulan, ASN pemkot belum menerima tunjangan berbasis kinerja tersebut.
Salah seorang ASN Pemkot Makassar yang enggan disebut namanya mengaku resah dengan kondisi yang terjadi.
“Kami tidak mengerti kenapa belum dibayarkan karena tidak ada informasi resmi dari bagian keuangan,” ungkapnya.
Diapun berharap TPP yang menjadi hak mereka bisa dibayarkan dalam waktu dekat, mengingat kondisi saat ini yang serba terbatas.
Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Ikbal mengemukakan, berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TPP ASN tidak bisa dicairkan jika insentif tenaga kesehatan (nakes) tidak dibayarkan terlebih dahulu.
Persetujuan pemberian TPP semester kedua kepada pemerintah daerah diberikan setelah kewajiban insentif nakes di daerah telah dibayarkan sekurang-kurangnya 50 persen dari alokasi anggaran.
“Jadi ada surat edaran Mendagri, kalau tidak terbayar insentif nakes 50 persen maka TPP tidak dibayarkan. Jadi mulai Juli itu belum dibayar (TPP-nya),” kata Ikbal.
Dia mengaku masih menunggu Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar merampungkan pembayaran nakes. Terlebih anggaran Rp24 miliar untuk insentif nakes periode Januari-Juni 2021 telah tesedia di kas daerah
.
“Infonya sementara berproses penginputan data di masing-masing puskesmas. Anggarannya juga sudah siap. Kalau datanya sudah fix langsung kita bayarkan,” ungkap dia.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kasubag Keuangan Dinas Perdagangan (Disdag) Makassar, Syamsu Rizal tidak menampik kondisi tersebut.
Dia mengatakan, di Disdag Makassar bahkan belum ada satupun ASN yang menerima TPP sejak Juli 2021.
“Jadi bukan cuma di Disdag, tapi seluruh dinas di Kota Makassar,” ungkap dia.
Dia mengaku sejauh ini belum mendapatkan barcode untuk proses administrasi perhitungan nilai TPP dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar.
“Saya juga tidak tahu kenapa sampai telat prosesnya, belum ada penjelasan dari BKPSDM,” beber dia.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin mengatakan alasan keterlambatan pembayaran insentif disebabkan karena verifikasi data nakes masih terus berlangsung.
Menurutnya, masih ada beberapa puskesmas yang belum rampung proses verifikasinya. Sementara pengajuannya harus dilakukan secara kolektif. Itu disebabkan karena belum semua puskesmas melaporkan jumlah nakes dan besaran insentif yang akan diterima.
“Iya, kita masih sementara rampungkan verifikasi datanya,” kata wanita yang akrab disapa dr Ida tersebut.
Usai diverifikasi, lanjut dia, berkas data yang ada diserahkan ke Inspektor terlebih dahulu untuk melewati proses pemeriksaan apakah memang data yang ada sudah valid atau belum.
Nanti setelah itu, baru dibuatkan SPD-nya dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) baru bisa membayarkan insentif. (rhm)
