MAKASSAR, BKM –Kinerja organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar belum berjalan maksimal, khususnya realisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik yang tercatat masih sangat minim.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, serapan DAK baru mencapai Rp6,26 miliar atau 9,85 persen dari pagu anggaran Rp63,57 miliar. Masih di bawah 10 persen. Sementara serapan di daerah lain sudah mencapai 15 persen sampai 39 persen.
Kabupaten Maros merupakan daerah dengan serapan anggaran paling tinggi. Realisasinya, 39 persen atau Rp34,84 miliar dari total anggaran Rp89,33 miliar.
Secara keseluruhan, serapan DAK Fisik di Sulsel sudah mencapai 24 persen atau Rp866,97 miliar dari pagu anggaran Rp3,6 triliun.
Menyikapi masih minimnya realisasi pendapatan dan belanja daerah kota Makassar yang hanya sekitar 54 persen, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Moh Anshar, menegaskan, akan semakin menggenjot seluruh kegiatan atau program sehingga belanja daerah bisa lebih dinamis.
“Tentunya kita akan melakukan mengoptimalkan. Selain dilakukan percepatan, juga akan dipertimbangkan realistis tidaknya setiap kegiatan. Yang nantinya akan ditampung dalam APBD Perubahan,” lanjutnya ungkap Anshar saat mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah bersama Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI, yang digelar secara virtual.
Rapat koordinasi tersebut ditujukan sebagai evaluasi realisasi pendapatan daerah guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya mendorong percepatan realiasasi atau penyerapan APBD tahun anggaran 2021, sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi covid-19.
“Tentunya ke depan, seluruh stakeholder terkait akan berkolaborasi untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah, dengan tetap memperhatikan aturan yang ada, serta realistisnya setiap agenda,” ungkap Muh Ansar.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak.
Menurutnya, serapan anggaran DAK Fisik menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
“Soal realisasi yang masih rendah, dinas bersangkutan yang lebih tahu apa masalahnya. Jadi bisa di cek di OPD masing-masing,” singkat Dakhlan.
Diketahui, ada 14 paket proyek DAK Fisik Pemkot Makassar dari total anggaran Rp63,57 miliar.
Hanya saja dari jumlah itu, baru Rp40,96 miliar yang sudah dilakukan pengikatan kontrak dan terealisasi cuma Rp6,26 miliar.
Salah satu proyek yang sudah dilakukan pengikatan kontrak namun belum terserap yakni pembangunan perpustakaan Kota Makassar.
Dari pagu anggaran Rp10 miliar, nilai kontraknya Rp7,98 miliar yang tendernya dimenangkan CV Era Mustika Graha.
“Kalau sudah ada pengikatan pasti prosesnya tetap lanjut. Tapi kenapa lambat, itu teknisnya yang tahu,” ujar dia. (rhm)
