MAKASSAR, BKK — Dalam rangka mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kerja sama ini dibahas dalam bentuk audience secara daring pada Senin (13/9/2021). Kerjasama antarkedua lembaga ini bertujuan untuk membentuk program Magister Super Spesialis (Non Teknik), yaitu Magister Hukum yang berfokus pada spesialis Hukum Kontrak.
Inisiasi kerjasama ini disambut baik Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H selaku Ketua Program Studi (KPS) Magister Ilmu Hukum untuk pembukaan program magister super spesialis.
Prof. Farida menyampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan program Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu program ini juga didukung dengan kompetensi tenaga pengajar yang ada di Fakultas Hukum Unhas, sarana dan prasarana serta kesesuaian kurikulum yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR.
“Kita berharap semoga kerjasama ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat”, ujar Prof. Farida yang juga ketua badan kerja sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. (rls)
