MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota Makassar untuk segera menggenjot program yang ada di pemerintahan.
Hal ini mengingat minimnya realisasi belanja 40 organisasi perangkat daerah (OPD) pada triwulan ke-3 ini.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi, mengatakan, pemerintah kota harus menggenjot program. Memasuki triwulan ke-4, ia khawatir anggaran yang tak terserap akan menjadi silpa.
“Pekerja fisik kan cukup berpengaruh sama musim hujan. Maka dari itu, dari sekarang di awal triwulan 4 ini harus digenjot,” kata Kasrudi.
Ia mengatakan hal itu tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Musim penghujan dikatakannya bisa menjadi penghambat terhadap program yang sifatnya fisik.
Pihaknya pun akan segera melakukan monev jika masih dirasa pengerjaannya belum ada progres yang cukup. Ia juga mengatakan akan membahas hal tersebut saat pembahasan pokok pada November 2021 mendatang.
“Kami akan sampaikan juga realisasi pekerjaan walaupun tidak terkait dengan agenda pertemuan kami, kami akan sampaikan bagaimana realisasi untuk tahun 20221,” sebutnya.
Di sisi lain, Kasrudi menilai realisasi program yang minim tak ada kaitannya dengan jabatan lowong. Ia mengatakan sudah ada yang mewakili bidang-bidang tersebut.
“Masing-masing sudah punya plt juga. Paling tidak sudah bisa melaksanakan,” katanya.
Menurutnya, minimnya realisasi lantaran komunikasi antar OPD kurang melakukan koordinasi sehingga banyak program yang belum jalan.
“Misalnya lelang belum selesai, paling tidak komunikasi perlu ditingkatkan sehingga bisa maksimal ini pekerjaan,” tuturnya.
Sebelummya, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, beralasan minimnya realisasi program dari 40 OPD triwulan ke-3 lantaran pendapatan tak maksimal akibat pandemi covid-19.
Saat ini, sebanyak 40 organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot mendapat rapor merah. Hal itu disebabkan minimnya realisasi program yang hingga di triwulan III tahun 2021 belum mencapai 51 persen.
“Yang pasti karena corona jadi pendapatan tidak maksimal, kemudian ada PPKM juga,” ungkap Helmy.
Ia pun mengatakan belanja yang sifatnya langsung ke masyarakat bakal didorong oleh pihaknya agar diselenggarakan cepat. Jika terlalu lama ditahan, masyarakat yang akan mengalami dampaknya.
Helmy berharap realisasi program dari OPD tersebut bisa terus digenjot hingga akhir tahun anggaran 2021 agar program di tahun 2022 mendatang bisa difokuskan dalam pemulihan ekonomi.
“Kalau di perubahan sudah jalan 70-80 persen, tahun depan kita sudah bisa maksimal betul. Karena tahun depan kan sudah masuk ke dalam pemulihan ekonomi, bukan lagi di penanganan kesehatan,” jelasnya.(nug)
