MAKASSAR, BKM — Realisasi penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar masih sangat rendah. Bahkan, ada yang masih berada di posisi di bawah 15 persen. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar.
Hingga triwulan ketiga, realisasi fisik dan keuangan Dinas PU Makassar tercatat masih di bawah 14,13 persen. Dinas PU tercatat sebagai kedua terendah dari semua OPD di Pemkot Makassar.
Hingga saat ini, anggaran yang belum terserap di Dinas PU masih sebesar Rp573,6 miliar. Jika anggaran tersebut
tidak terserap dengan baik, maka terancam dikembalikan ke kas daerah dan berpotensi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Berdasarkan data yang dihimpun, realisaai fisiknya hanya 15,58 persen. Sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 14,13 persen atau sekitar Rp94,37 miliar dari total pagu anggaran Rp668,03 miliar. Artinya, masih tersisa Rp573,6 miliar.
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, mengatakan, minimnya realisasi OPD dikarenakan masih dalam kondisi pandemi covid-19.
Meski begitu, pihaknya sudah mengintruksikan Dinas PU Makassar untuk melakukan percepatan dan berkoordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ).
“Kendalanya memang karena Covid-19, tapi kita sudah sampaikan ke Dinas PU Makassar lakukan percepatan dan segera berkoordinasi dengan ULP,” tegas Helmy.
Terpisah, Kasubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik BLPBJ Makassar, Surahman mengaku tidak bisa merinci berapa paket proyek di Dinas PU Makassar yang sudah selesai ditender.
Namun yang jelas, kata dia, semua paket Dinas PU Makassar yang ada di Rencana Umum Pengadaan (RUP) sementara berproses. Belum ada satu pun yang dibatalkan.
“Tidak ada yang dibatalkan, semua yang ada di RUP masih proses. Kalau yang sudah tender ada di LPSE, tapi yang sementara proses itu ada paket jalan,” ungkap Surahman.
Diketahui, 2020 lalu Dinas PU Makasaar mengembalikan anggaran sebesar Rp200 miliar ke kas daerah dan menjadi SiLPA. Anggaran itu dikembalikan lantaran sejumlah proyek tidak cukup waktu untuk dikerjakan.
Plt Kepala Dinas PU Makassar, Hamka tidak menampik kondisi tersebut. Meski begitu, dia mengaku optimistis bisa mengejar target realisasi hingga 90 persen di akhir 2021.
Apalagi, kata Hamka, sejumlah proyek besar sementara berjalan. Seperti betonisasi Jalan Metro Tanjung Bunga dengan nilai kontrak Rp87,85 miliar.
Proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Makassar Rp30,27 miliar. Serta pengerjaan jalan dan drainase yang sudah memasuki proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Kita berharap semua proyek yang dilelang selesai tahun ini. Target kita realisasi proyek di Dinas PU Makassar bisa sampai 90 persen,” kata Hamka.
Hamka menjelaskan minimnya serapan anggaran dikarenakan ada penyesuaian program di Dinas PU dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar 2021-2026.
“Kalau normalnya itu nanti 2022, karena tahun ini program kita masih harus menyesuaikan dengan RPJMD. Makanya setelah ketuk palu perubahan, kita langsung jalan semua program,” ujar dia.
Dinas PU Makassar juga diketahui merupakan salah satu OPD yang anggarannya direfokusing. Sehingga ada sejumlah proyek yang harus dipangkas dan tidak berjalan.
“Anggaran kita di pokok itu ada sekitar Rp800 miliar, tapi setelah direfokusing tinggal Rp600 miliar lebih. Itu sudah termasuk belanja pegawai,” papar dia. (rhm)
