MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri pelantikan TP PKK Provinsi Sulbar Sulbar periode 2017-2022 di Tribun Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Senin (25/10).
Ali Baal dalam sambutanya berharap agar TP PKK Sulbar disemua tingkatan menunjukkan kepeloporan menghadapi pandemi Covid-19 dengan menjadi contoh mematuhi Prokes sebagai kebiasaan baru. TP PKK juga diperlukan perannya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai vaksin covid-19 yang merupakan program pemerintah untuk mewujudkan herd imminity atau kekebalan kelompok.
” Saya berharap TP PKK Sulbar tidak larut dalam eforia kebanggaan sebagai potensi yang memiliki posisi strategis. Sangat penting juga memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, untuk diberi solusi penyelesaian. Setidaknya, segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasinya,” ujar Ali.
Kepada pengurus TP PKK baru diminta berperan aktif bersama pihak terkait membantu pemerintah menghadapi pandemi Covid-19, memaksimalkan cakupan vaksin yang hingga kini masih tergolong rendah di Sulbar. Berperan membantu pemerintah mencari solusi mencegah kematian bayi dan ibu melahirkan. Mengurangi jumlah Stunting yang juga masih tinggi di daerah kita. Meningkatkan peran memberikan edukasi kepada masyarakat mencegah pernikahan dini. Kematian bayi dan ibu melahirkan, stunting, dan pernikahan dini, merupakan tantangan yang membutuhkan peran aktif semua pihak, agar Provinsi Sulbar beranjak dari posisi saat ini. Bersama pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Menyemangati masyarakat dan keluarga untuk hidup bersih dan sehat. Menjadi contoh bagi masyarakat merawat keharmonisan rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang, saling percaya, dan saling mendukung untuk kesejahteraan keluarga, serta berperan aktif merawat bumi, menjaga kelestarian lingkungan dan hutan, untuk mencegah bencana banjir dan longsor yang sering menimpa daerah kita.
Ketua TP PKK Sulbar Ny Ruskati Ali Baal mengatakan pelantikan kepengurusan sisa masa jabatan mengacu pada hasil Rakornas 2021. Struktur kepengurusannya sudah berbeda dengan yang lama. Dalam struktur yang baru hanya ada satu ketua saja, dan empat staf ahli, begitu juga dengan keempat pokja-pokja lain yang masing-masing memiliki koordinator.
“Jadi tidak bisa kita mengadakan kegiatan tahun 2021 setelah Rakornas kalau tidak dilantik untuk sisa masa jabatan 2017-2022. Karena PKK adalah mitra pemerintah daerah yang diibaratkan seperti kue lapis dan posisi PKK inilah yang berada di lapisan pertama.” tutur Ruskati.
Melalui momentum pelantikan Ruskati berharap kepada semua pengurus, agar ada waktu perbaikan dan menjadi kegigihan, meskipun di sisa masa jabatan ini, waktunya terbilang cukup singkat. ”Alhamdulillah dengan kerjasama dan sinergitas dengan Pemprov dan kabupaten selain penghargaan kota layak anak di beberapa kabupaten, penghargaan anugerah Parahita Ekapraya juga telah diraih oleh Pemprov Sulbar di Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar. penghargaan tersebut merupakan kerjasama dan peran serta TP PKK Sulbar,” tukasnya. (zul/D)
