TAKALAR, BKM — Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) mengajak sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulsel, Sabtu (30/10/2021).
Sembilan hakim MK ini diajak ke Galesong untuk melihat pembentukannDesa Pancasila dan Konstitusi di daerah pesisir pantai bagian selatan Sulsel ini.
Pembentukan Desa Pancasila dan Konstitusi ini merupakan tindak lanjut kerja sama FH Unhas dengan MK RI.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum bersama sembilan hakim MK RI dan sejumlah pejabat lainnya tidak hanya menghadiri pembentukan Desa Pancasila dan Konstitusi. Ada sejumlah agenda lain.
Beberapa agenda tersebut di antaranya penganugerahan gelar adat Galesong, peresmian pemanfaatan smart board mini court room persidangan jarak jauh dan diskusi pemberdayaan masyarakat desa.
Pertemuan yang berlangsung di Balla Barakkaka Galesong Takalar, Sulawesi Selatan ini dilaksanakan secara luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Adapun sembilan Hakim MK RI yang hadir pada kegiatan ini yaitu Ketua Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Wakil Ketua Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM. dan tujuh anggota lainnya Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. serta sekretaris Jendral (Sekjen) MK RI Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Selain para Hakim MK RI, kegiatan ini juga dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Syahrul Yasin Limpo, Rektor Unhas Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Bupati Takalar H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan kepala kampung adat, budaya dan konstitusi Galesong Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Dekan FH Unhas, Prof Farida Patittingi mengatakan, Sulsel merupakan daerah yang memiliki potensi kearifan lokal yang cukup banyak, termasuk keragaman suku, budaya dan adat istiadat.
“Ide pembentukan Desa Pancasila dan Konstitusi merupakan program yang bertujuan untuk membumikan dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat, utamanya warga desa,” tutur Prof Farida. (rls)
