MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar memprogramkan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase di tahun 2021 ini.
Khusus untuk pembangunan drainase, Pemkot menyiapkan anggaran sebesar Rp8 miliar. Sementara untuk rehabilitasi, dilakukan pada 25 kawasan dengan nilai anggaran Rp33 miliar.
Namun sayang, hingga memasuki triwulan IV tahun ini, kedua program tersebut belum berjalan . Progresnya masih nol.
Pelaksana Tugas Kepala seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, Jumain mengakui hal tersebut.
Namun Jumain tidak menjelaskan secara detail alasan tidak berjalannya program tersebut.
Dia menjelaskan, sejauh ini, proyek pembangunan dan rehabilitasi drainase baru tayang di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ULP Makassar.
“Jadi kendalanya sementara proses lelang. Kami sedang menggenjot proyek fisik untuk drainase,” ucapnya, Selasa (2/11).
Beberapa contoh pengerjaan drainase yang berproses di LPSE antara lain Kawasan Kelurahan Berua, Jalan Delima dan Jalan Slamet Riyadi.
Sementara untuk program rehabilitasi drainase diantaranya drainase kawasan Kelurahan Antang, Jalan Kirab Remaja dan sekitarnya, serta kawasan Kelurahan Karang Anyar, Jalan Baji Gio, Baji Sunggu, dan Baji Maccini.
Kegiatannya yang diklaim berjalan hanya normalisasi rutin drainase, seperti di Jalan Talasalapang, Jalan Minasa Upa Raya, Jalan Wijayakusuma, Jalan Mawas raya, Komp.Btn Hamzy & Antara, Perumahan NTI dan beberapa blok di perumahan BTP.
Kata Jumain, agenda rutin tersebut dilakukan sepanjang tahun untuk mencegah terjadinya banjir.
Pengerukan dilakukan di seluruh kecamatan. Wilayah langganan banjir jadi fokus utama.
Kendati begitu, Jumain mengatakan, potensi banjir tetap ada di Makassar meski sudah dilakukan pengerukan rutin.
Salah satu masalahnya, pihak swasta membangun perumahan tanpa menghubungkan saluran air ke saluran utama.
Akhirnya, air mengendap dan hanya berputar di area tersebut.
“Kendalanya di perumahan biasanya, membangun dalam kompleksnya, tapi salurannya tidak nyambung keluar,” sebutnya.
Karena itu ia meminta ke dinas terkait agar hati-hati memberi izin pembangunan perumahan.
“Untuk sementara ini kita berkoordinasi di perizinan bahwa jika dikasi untuk membangun perumahan harus dilihat dari kondisinya apakah salurannya tidak banjir, karena sekarang banyak yang nakal,” tegasnya.
Akibatnya, masyarakat yang bermukim di daerah tersebut terdampak banjir.
Diketahui, memasuki triwulan ke IV, Dinas PU sempat mendapat rapor merah karena minim realisasi keuangan dan fisik.
Dimana realisasi fisiknya hanya 15,58 persen. Sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 14,13 persen atau sekitar Rp94,37 miliar dari total pagu anggaran Rp668,03 miliar. (rhm)
