MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang dikendalikan Airlangga Hartarto belum tentu mengeluarkan rekomendasi para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I maupun ketua DPD II untuk maju pada kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel, pemilihan wali kota (pilwali) maupun pemilihan bupati 2024 mendatang.
Selain karena tantangannya harus menang pada pemilu legislatif (pileg) Februari 2024 nanti juga karena para ketua DPD harus bersaing dengan sesama kader maupun calon eksternal Golkar.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) sedikitnya memiliki banyak pesaing untuk mendapatkan rekomendasi.
Dua tokoh dari DPP Partai Golkar masing-masing HAM Nurdin halid (NH) serta Erwin Aksa. Selain itu juga ada Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi dan Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak.
Jika merujuk pada pengalaman pada pilgub lalu, usungan partai berlambang p0hon beringin rindang tentu dinilai dari tingginya tingkat dukungan DPD II, respon dari masyarakat pada 24 kabupaten kota serta kesiapan finansial yang akan mendapat rekomendasi.
Golkar juga punya catatat kelam karena tidak sedikit ketua DPD II yang tidak diusung pada pilwali maupun pilbup lalu.
Mereka diantaranya ketua Golkar Makassar Farouk M Betta, Ketua Golkar Maros Andi Patarai Amir. Juga pernah ketua Golkar Gowa Hj Tenri Olle YL di Gowa serta Darwis Bastama di Pinrang.
Sekjen DPP Golkar periode 2009 -2017 Dr Idrus Marham mengakui jika salah satu indikator untuk mendapatkan rekomendasi yakni hasil surveinya. “Hasil survei yang menjadi salah satu indikator,”ucap Ketua umum DPP KNPI periode 2002-2005 ini.
Tak hanya itu, DPP tentu akan mempelajari seperti apa para ketua DPD menjalankan roda organisasi, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) serta PO Partai Golkar,”jelas Idrus Marham.
Ketika ditanya soal banyaknya kisruh yang terjadi saat musyawarah daerah (musda) digelar, Idrus Marham yang yang pernah menjabat wakil presiden pemuda dunia ini mengkau jika DPP tentu akan melakukan penilaian. (rif)
