MAKASSAR, BKM — Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2022 pekan lalu.
Dalam dokumen APBD, tercatat pendapatan sebesar Rp4,2 triliun dan belanja sebesar Rp4,9 triliun.Terjadi defisit anggaran sebesar Rp758 miliar yang akan ditutupi pembiayaan netto.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, mengatakan, ke depan ingin melakukan percepatan proses tender. Sehingga, program bisa terelisasi dan tanpa kendala tender yang kerap molor.
“Saya akan mempersiapkan tender. Langsung bikin detailnya semua agar jangan sampai nanti tender baru diurus di bulan Juni. Untuk apa APBD cepat disahkan jika tidak ada gerakan untuk mewujudkan itu,” jelasnya
Danny menambahkan, APBD 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Produk hukum strategis yang telah di tetapkan menjadi Perda ini akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam perjalanannya, Pemerintah Kota Makassar senantiasa memerlukan bantuan semua pihak untuk bersama membangun kota,” ungkapnya.
Sebelum pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022 di dahului dengan penyiapan KUA dan PPAS yang telah berjalan dinamis dalam suasana kebersamaan juga kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Dewan kemudian mengajukan sejumlah rekomendasi optimalisasi di perusahan daerah. Seperti penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2022.
Selanjutnya, deviden perumda air minum segera disetor dan laba yang ditahan digunakan untuk membangun sarana peningkatan layanan air minum.
Khusus perumda parkir, melakukan kenaikan target deviden hingga Rp15 milar dan melakukan inovasi pelayanan. (rhm)
