MAKASSAR, BKM — Potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun ini di Pemkot Makassar diprediksi lebih besar dibanding tahun 2020 lalu. Angkanya bisa mencapai Rp800 miliar.
Persoalan itu disebabkan oleh penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Khususnya di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kegiatan atau proyek fisik yang cukup besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum.
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, hingga 29 November 2021, APBD Makassar baru terserap sekitar 55,81 persen. Persentase itu sangat rendah. karena saat ini sudah di pengujung triwulan IV tahun 2021.
“Dari Rp4,16 triliun APBD Makassar tahun 2021, yang terserap baru sekitar Rp2,32 triliun. Jadi masih ada sekitar Rp1,84 triliun yang belum digunakan,” kata Plt Kepala Bappeda Helmy Budiman, kemarin.
Dari puluhan OPD yang ada di lingkup Pemkot Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar tercatat memiliki realisasi terendah, yakni sekitar 21,73 persen. Dengan anggaran sebesar Rp639 miliar di APBD. Artinya, yang baru terserap hanya sekitar Rp138 miliar saja. Sisanya, sekitar Rp500 miliar belum digunakan.
OPD lain dengan realisasi rendah adalah Dinas Perdagangan dengan realisasi Rp10,4 miliar atau 35,38 persen dari target Rp28 miliar. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Rp40,58 persen atau Rp17,5 miliar dari target Rp43,2 miliar. Realisasi tertinggi Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 86,32 persen atau Rp30 miliar dari target Rp34 miliar.
Minimnya progres di Dinas PU diakibatkan oleh lambannya pergerakan pengajuan dokumen lelang. Kepala Seksi Bidang dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Darlis mengakui hal itu. Ia menyampaikan, usulan berkas lelang baru diajukan pada bulan September dan Oktober. Dengan harapan, kontrak pemenang sudah bisa diteken pada awal November dan selesai pengerjaannya di akhir Desember.
“Dokumen (pengajuan) tender itu drainase bulan 7-8. Kalau jalan itu bulan 9-10. Jadi memang waktu kita kaji ulang di ULP, batas waktu schedule kami di awal November sudah berkontrak semua,” ucap Darlis. Padahal, hampir 50 persen anggaran di Dinas PU dialokasikan untuk pengerjaan jalan.
Darlis menyampaikan, kurang lebih Rp300 miliar anggaran khusus jalan, realisasinya sudah hampir Rp200 miliar. Ia menambahkan, dari 37 paket jalan yang diajukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), baru 15 paket yang telah selesai tender.
Apa yang disampaikan Darlis berbeda dengan data Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Sulsel. Rupanya hanya ada 32 paket jalan yang tayang di LPSE, dan 12 paket yang selesai tender. 20 paket di antaranya adalah pengerjaan jalan lingkungan dengan total anggaran Rp34,8 miliar.
Selanjutnya, jalan kota lima paket dengan anggaran Rp46,2 miliar. Lalu rehabilitasi jalan lima paket senilai Rp24,5 miliar. Jalan Metro Tanjung Bunga Rp89,2 miliar, dan belanja modal jalan Jalan Bonto Ramba, Pa’baeng-baeng Tamalate senilai Rp948,7 juta.
Tak hanya jalan, proyek drainase juga banyak yang mandek. Dinas PU memprogramkan 12 titik pembangunan drainase, dan 25 titik perbaikan atau rehabilitasi drainase. Hanya saja yang berjalan hanya hitungan jari. Total anggarannya Rp41 miliar, terdiri dari Rp8 miliar drainase baru dan Rp33 miliar rehabilitasi drainase.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, buruknya serapan anggaran di PU merupakan hasil dari perencanaan yang tidak matang di APBD 2021. Ia mengatakan, sudah berupaya melakukan perbaikan di APBD Perubahan, tapi waktu yang tersisa sangat sempit.
“Kita di APBD Perubahan juga sudah sempit waktu. Ini kan persoalan waktu. Jadi hampir tidak ada yang bisa dikerjakan,” ungkapnya.
Seharusnya, menurut Danny, dokumen lelang sudah disetor di Desember lalu dieksekusi di awal tahun. “Belajar dari itu saya harus keras bahwa Desember harus selesai administrasinya, Januari harus tender,” tegasnya. (rhm)
