MAKASSAR, BKM — Hasil seleksi administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 telah diumumkan, Sabtu (11/12) malam. Hal itu tertuang dalam pengumuman Nomor: 012/PANSEL-JPTP/XII/PROVSULSEL 2021.
Jika berdasarkan jumlah peserta, ada 197 orang yang mendaftar. Sementara yang melengkapi berkas hingga tahap verifikasi 143 orang. Terdiri dari 121 orang yang lanjut untuk tahap asesmen, dan 22 orang yang tidak memenuhi syarat (TMS) alias gagal lanjut ke proses berikutnya.
Namun, dari setiap orang itu, ada yang mendaftar pada dua jabatan. Sehingga jika berdasarkan jumlah pelamar (jabatan yang didaftarkan), sebanyak 235 jumlah pelamar seleksi terbuka JPT pratama ini pada 15 OPD Lingkup Pemprov Sulsel. Di antaranya 168 yang memenuhi syarat dan 67 tidak memenuhi syarat.
Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemprov Sulsel Prof Dr Murtir Jeddawi, menyampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi bisa diakses melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id.
“Sabtu malam (11/12) kita sudah mengumumkan hasil administrasi seleksi terbuka JPT Pratama. Dari 235 pendaftar peserta lelang, hanya 168 yang lolos seleksi administrasi,” katanya, Minggu (12/12).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini lelang jabatan dilakukan secara online. Langkah ni sebagai upaya Pemprov Sulsel dalam mendorong digitalisasi. Hal ini pun berdampak pada banyaknya peserta yang mengikuti lelang terbuka. Apalagi dalam proses pendaftaran, panitia seleksi tidak menerima dokumen secara fisik/langsung lagi. Hanya mengisi secara daring.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pendaftar tidak lebih dari 100 atau berkisar 60-an, karena masih pendaftaran secara manual berbasis kertas. Bagi peserta yang memenuhi syarat berhak mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu tes kompetensi (asesmen) dan penulisan makalah.
“Tes kompetensi dijawalkan mulai Senin (hari ini) dan Selasa (13-14 Desember 2021). Sementara untuk penulisan makalah dijadwalkan Rabu, 15 Desember 2021. Para peserta yang akan melakukan tes kompetensi harus membawa hasil rapid test negatif covid-19 yang berlaku maksimal 1×24 jam dan menyiapkan masker, hand sanitizer, serta alat pelindung diri lainnya. Kami mengimbau agar peserta memperhatikan jadwal tes selanjutnya. Tetap mengikuti sesuai aturan dan mekanisme, tetap percaya diri dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan,” jelas Prof Murtir Jeddawi
Dari 15 jabatan yang dilelang, kata dia, ada satu yang proses seleksinya tidak dapat dilanjutkan. Dikarenakan hanya terdapat satu orang yang memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi, yaitu pada jabatan kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Sehingga tahun 2022 akan diusulkan untuk pengisian berdasarkan sistem merit.
Sementara itu, Kepala BKD Sulsel Imran Jausi berharap 15 jabatan yang lowong itu dapat segera ditempati oleh orang-orang yang tepat. Hal itu sejalan dengan pesan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman, bahwa ASN harus mengedepankan integritas, profesional, dan amanah.
“Kita berharap lelang jabatan dapat segera selesai, sehingga tahun depan seluruh jabatan lowong sudah terisi demi terwujudnya akselerasi dalam pemerintahan,” ucapnya.
Yang menarik dari pengumuman hasil seleksi, dikabarkan seorang keluarga dekat (paman) Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ternyata tidak lolos dalam tahap administrasi karena terlambat satu menit.
Terkait hal itu, Prof Murtir Jeddawi menegaskan pihak panitia tidak mengenal siapapun yang mendaftar, karena seluruh tahap seleksi administrasi dilakukan dengan sistem online. “Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online. Pihak panitia tidak menerima dokumen secara fisik atau langsung, tapi tinggal mengisi secara online,” ujarnya.
Prof Murtir menambahkan, sesuai arahan Gubernur Sulsel, proses lelang kali ini harus benar-benar terbuka, jujur serta tak memandang kedekatan personal tetapi berlandaskan profesionalisme dan memenuhi azas keadilan serta persamaan hak bagi semua semua peserta. “Jadi kami berharap seluruh proses ini berjalan sesuai mekanisme sistem yang ada. Tanpa ada pengecualian”, tegasnya.
Adapun 15 jabatan eselon II yang lowong dan sementara proses seleksi terbuka, yakni Inspektur Daerah, kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan, kepala Biro Umum, kepala Biro Hukum, kepala Biro Administrasi Pimpinan, kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, serta direktur RSUD Haji.
Pengisian JPT pratama di lingkungan Pemprov Sulsel merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19).
Tiga Besar di Pemkot
Pansel di Pemkot Makassar sudah hampir merampungkan seluruh tahapan lelang jabatan yang digelar sejak 15 November lalu. Saat ini, kata Ketua Pansel Prof Aminuddin Ilmar, pihaknya sementara melakukan rekapitulasi skoring peserta. “Kita baru merampungkan assesmen. Itu sementara dihitung,” ungkap Prof Ilmar, Minggu (12/12).
Dia melanjutkan, kemungkinan nama-nama tiga besar sudah bisa diserahkan ke Wali Kota Makassar, besok (14/12). “Semoga tidak ada kendala. Kita akan menyerahkan nama-nama tiga besar setiap jabatan pada hari Selasa,” ungkap Prof Ilmar.
Selanjutnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang akan menentukan nama atau pejabat yang akan dipilihnya menjadi kepala OPD sesuai jabatan yang didaftar pada lelang jabatan.
Sementara itu, Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar, yang juga salah satu pansel lelang jabatan menekankan semua proses atau tahapan lelang jabatan sudah dilaksanakan secara obyektif dan transparan. Nama-nama yang diajukan nantinya murni berdasarkan nilai skoring yang diraih saat lelang jabatan berlangsung.
Jadi, dia menepis keraguan orang-orang mengatakan jika ada nama yang sudah terplot untuk menduduki sebuah jabatan. “Jadi proses lelang jabatan yang dilakukan kami jamin obyektif dan transparan,” tegas Muh Anshar.
Berbeda jika nama-nama sudah ditangan wali kota. Otomatis, sudah menjadi hak prerogatifnya untuk memilih pejabat yang akan menjadi kepala OPD.
Seperti diketahui, lelang jabatan di Pemkot Makassar dibagi dua grup. Satu grup, khusus untuk lelang jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendapatan dan satu grup lagi adalah OPD di luar pendapatan.
Ada enam OPD yang akan masuk dalam lelang jabatan grup pendapatan. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perdagangan.
Sementara OPD yang tidak berkaitan dengan pendapatan, yaitu Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (DP2A). Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, dan Sekwan. (jun-rhm)
