MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, meminta ketegasan pemerintah kota untuk mengawasi ketat kegiatan prostitusi menjelang tahun baru. Sejumlah penginapan dan wisma di kota ini harus diawasi ketat.
Hal tersebut ditegaskan dewan karena melihat tingginya laporan dari Dinas Sosial Kota Makassar persoalan prostitusi dan seks bebas di kalangan pemuda pemudi.
“Kemarin saya dapat itu (laporan) bahwa prostitusi dan seks bebas marak terjadi di Kota Makassar, utamanya dilakukan anak di bawah umur. Permasalahannya ini bukan di pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat terlebih lagi orangtua perhatikan anak ta,” ungkap anggota Komisi D DPRD Makassar, Irmawati Sila di DPRD Makassar, Selasa (21/12).
Lanjut legislator Fraksi Hanura Makassar ini bahwa, pemerintah wajib melaksanakan razia di sejumlah penginapan, namun pengawasan harus langsung dilakukan masyarakat dan orangtua. Belum lagi, pada hari perayaan, bisanya lebih marak lagi terjadi prostitusi dan seks bebas.
“Kita prihatin yah, karena sudah banyak dirazia pekerja seks komersial (PSK) di sejumlah penginapan dan wisma. Bahkan banyak ditemukan dari kalangan anak di bawah umur, karena mereka itu gampang dengan pengaruh lingkungan dan teman-teman. Orangtua ini tolong dicek anaknya, tapi kalau ada orangtua terlibat atau dengan sengaja terjunkan anaknya itu harus di proses hukum,” jelasnya.
Untuk itu, Irma sapaan akrabnya mempertegas Pemkot Makassar perlu memiliki sikap tegas terhadap sejumlah penginapan di Makassar, jika melakukan pembiaran dan kemudian didapatkan maka perlu dievaluasi terhadap hotel dan wisma di Makassar.
“Regulasi itu sebenarnya sudah ada sejak dulu kan, bagaimana tentunya aturan-aturan itu tetap diperketat oleh pihak-pihak hotel,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Aswar mengaku perlu koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, mana kala melihat gerak gerik pemuda pemudi yang hendak pemesanan hotel ataupun wisma.
“Perlu itu, karena lebih banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat prostitusi dan menjadi indikasi lemahnya pengawasan orangtua. Harusnya regulasi itu diingatkan oleh pihak-pihak hotel, apalagi misalkan yang masuk itu anak-anak ABG, di bawah umur, itu dilaporkan,” bebernya.
Dia juga meminta kepada orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak masing-masing. Tanggung jawab berupa pengawasan ketat harus dilakukan bersama, tidak hanya menjadi beban pemerintah. (ita)
