SOPPENG, BKM–Dua titik program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu pembangunan drainase sepanjang 150 M2 yang ada pada wilayah RT 001/RW 001 dan sepanjang 470 M2 pada RT 003/RW 005 Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng telah diresmikan, Minggu (16/1).
Program bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) TA 2021 menelan anggaran sebesar Rp 1 milyar itu telah rampung.
Anggota Fraksi PPP DPR Dr HM Aras hadir langsung meresmikan, namun sebelumnya acara peresmian dilakukan do’a yang dipimpin oleh Hamka Anas selaku tenaga ahli DPR RI F-PPP.
Tim leader program Kotaku di Provinsi Sulawesi Selatan Kalla Manta menyampaikan terimakasih kepada semua pelaksana dan penanggungjawab proyek sehingga program tersebut bisa selesai dengan baik dan bisa segera dimanfaatkan. Harapannya agar program ini terus berlanjut hingga Tahun Anggaran 2022-2023 nanti.
“Saya mewakili tim pelaksana proyek mengucapkan terima kasih banyak atas dorongan dan dukungan Bapak Aras sehingga anggaran untuk pengadaan program ini bisa dialokasikan di dua titik yang masuk kriteria di Kelurahan Macanre, Lilirilau, Kabupaten Soppeng.”ucap Kalla Manta.
Penyataan tersebut diamini oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Soppeng Andi Irfan, Perwakilan Kepala Balai PUPR, Nirmayanti dan Kepala Desa.
Muhammad Aras juga menyampaikan rasa syukur dan bangga akhirnya Desa Macanre Kecamatan Lilirilau telah mendapatkan Program KOTAKU di dua titik sekaligus dengan anggaran yang cukup besar.
“Sudah merupakan kewajiban untuk saya mengawal setiap aspirasi dan harapan masyarakat di Dapil. Soppeng, termasuk bagian dari Dapil yang mendapat perhatian khusus dari saya, mengingat ini adalah tanah kelahiran saya, tanah dimana saya memiliki sejarah yang tidak dapat dilupakan.”jelas Aras.
Ditambahkan bila hadirnya program Kotaku ini adalah dalam rangka bukti nyata bahwa dirinya wakil rakyat di tingkat pusat benar-benar serius mewujudkan dan merealisasikan aspirasi. “Kini, ratusan meter jalan di desa ini dengan sangat layak dapat kita nikmati bersama. Saluran air sepanjang jalan desa ini juga tahap demi tahap telah mulai direvitalisasi.”tuturnya
Aras yang pernah tercatat sebagai Ketua DPW PPP Sulsel juga mengajak masyarakat bahwa terciptanya suatu daerah yang bebas dari kategori kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tugas bersama sebagai masyarakat. (rif)
