MAKASSAR, BKM — Balai Kota Makassar merupakan bangunan herritage peninggalan Belanda yang difungsikan sebagai kantor pemerintahan.Didirikan sekitar tahun 1918 hingga 1922, awalnya bangunan sejarah yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani itu dijadikan kantor bagi pejabat Belanda.
Selanjutnya, beralih fungsi menjadi rumah jabatan gubernur. Seiring waktu, kantor tersebut menjadi Balaikota Makassar sekitar tahun 1992 dan menjadi pusat aktifitas pemerintah wali kota hingga saat ini.
Di era Danny Pomanto, rencananya Balai Kota Makassar akan dijadikan salah satu destinasi wisata sejarah.
Rencananya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar yang saat ini berkantor di ruangan-ruangan gedung bersejarah tersebut bakal direlokasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Helmy Budiman menjelaskan, Kantor Balai kota akan destinasi wisata sejarah Juga sebagai sarana edukasi kepada warga, khususnya pelajar SD atau SMP.
“Jadi kita akan menyulap bangunan lama peninggalan Belanda menjadi pusat wisata dan edukasi yang terbuka untuk umum,” ungkap Helmy,akhir pekan lalu.
Sementara menara balai kota yang berada di tengah bangunan bersejarah tersebut, tetap akan difungsikan sebagai kantor wali kota.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, kata Helmy, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalokasikan anggaranya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Nilainya mencapai Rp20 miliar.
“Balaikota kita siapkan anggaran untuk revitalisasi jadi bangunan sejarah. Anggarannya Rp20 miliar,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto mengatakan, menurut rencana, ruang kerjanya akan dipindahkan ke menara balaikota.
Sementara sejumlah OPD yang berkantor di balai kota, juga akan direlokasi ke beberapa tempat. Ada yang bergeser ke menara balai kota, namun ada juga yang akan menempati Mal Pelayanan Publik yang juga bakal dibangun tahun ini.
Mal pelayanan publik (MPP) delapan lantai akan dibangun tahun ini di belakang Kantor Balai Kota tepat di Taman Macan, Jalan Hasanuddin.
Anggaran pembangunannya mencapai Rp200 miliar.
MPP ini dinamai government center dimana semua pelayanan perizinan masyarakat akan berpusat di tempat tersebut.
Mulai dari pengurusan pajak, hingga Disdukcapil untuk pengurusan administrasi kependudukan.
Danny mengatakan, hadirnya Government Center ini masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik mencari kantor pelayanan publik.
Semua sudah dipusatkan di gedung berlantai delapan tersebut. Lahannya sekira 14 ribu meter persegi.
Adapun beberapa OPD yang akan berkantor di sana antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), DM PTSP, Dinas Kearsipan, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). (rhm)
