MAKASSAR, BKM — Puluhan warga yang tergabung dalam tim detektor hingga saat ini belum memperoleh honornya. Detektor yang belum memperoleh haknya tersebut tersebar di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Rappocini.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, membenarkan, persoalan tersebut saat dikonfirmasi BKM, Rabu (2/2) di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah.
“Iya. Masih ada (yang belum dibayar honornya). Ada di Tallo, ada di Rappocini,” ungkap Danny.
Danny pun menyalahkan lurah yang tidak mengurus pencairan honor detektor di wilayahnya. Akibatnya, lurah bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Yah alasan pencopotannya karena tidak bisa bekerja baik. Termasuk tidak bisa menyelesaikan persoalan detektor itu. Saya sudah nonjobkan waktu pelantikan kemarin (jelang akhir tahun,” ungkap Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Kamis (3/2).
Dia pun mempertanyakan alasan tidak dibayarnya honorpara detektor tersebut.
“Kenapa dia nda bayarkan, nda tau alasannya apa. Orang lain terbayar. Alasannya, menurut lurah bersangkutan, dia bilang Sabtu-Minggu dia tidak masuk, memangnya ini pegawai, ini kan berdasarkan penugasan, jadi alasannya tidak logis,” kata Danny.
Dia menambahkan, lurah yang tidak menyelesaikan persoalan honor detektor memang lurah yang tidak mendukungnya. Yang bersangkutan hanya membayar honor detektor yang dianggap sebagai orang-orangnya.
Danny meminta para detektor yang belum dibayarkan honornya untuk bersabar.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Rappocini, Syahruddin, membenarkan, jika ada detektor di wilayahnya yang belum dibayarkan honornya.
Menurutnya, sebanyak 70 detektor di Kelurahan Mapala tidak terbayarkan honornya karena Bersoal pada kelengkapan berkas administrasinya.
“Saat diverfikasi, berkas para detektor itu tidak lengkap dokumennya. Salah satunya, tidak ada tanda tangan lurah.
Ada alasan lurahnya yang dianggap cukup kuat untuk dia tidak tandatangan. Ketika kami konfirmasi, detektor yang bersangkutan bekerja itu hanya satu hari,” jelas lelaki yang akrab disapa Allu itu.
Sebenarnya, lanjut dia, dinas kesehatan sebenarnya sudah menyampaikan, sekalipun hanya bekerja satu hari, tetap bisa dibayar kalau hasil verifikasi dan berkasnya lengkap.
Namun yang menjadi persoalan karena verifikator yang memeriksa berkas mereka tidak melaporkan jika honor para detektor tersebut tidak bisa dibayarkan.
“Karena sekarang sudah masuk Februari, tidak mungkin lagi untuk dibayarkan dari anggaran 2021. Anggarannya sudah dikembalikan,” kata Allu.
Namun, dia berjanji akan tetap memperjuangkan agar para detektor tersebut tetap bisa menerima honor mereka.
“Sekarang tugas kami memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Namun kami saat ini masih fokus dulu di vaksin 100. Setelah itu, akan dicarikan solusi apakah kami melaksanakan kegiatan dengan melibatkan mereka di kelurahan atau di kecamatan. Kalau memang memungkinan, anggaran detektor itu akan kami serahkan bersamaan. Kami berharap mereka bersabar menunggu sambil dicarikan jalan keluarnya,” tandas Allu. (rhm)
