MAKASSAR, BKM–Soal rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, berdasarkan survei nasinal terbelah. Ada yang setuju ada yang tidak, bahkan ada yang setuju tapi nanti dilakukan tahun tahun-tahun mendatang.
Hal tersebut disampaikan politisi Partai Golkar Sulsel Herman Hezer dalam diskusi publik berjudul Efek Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibu kota di warkop Permata Nassami jalan Sultan Alauddin Makassar, Selasa (15/2).
Herman yang hadir selaku pengurus DPP HIPMI mengemukakan bila presiden telah setuju dan DPR juga telah mendukung pemindahan ibu kota. “Semoga tidak mangkrak agar Indonesia bisa menjadi negara yang besar. Kita butuh pertumbuhan ekonomi agar dapat menjadi negara maju harus tiga kali lipat dari sekarang sehingga butuh kerja keras dari semua pihak agar pemerataan ekonomi menjadi nilai tambah utamanya untuk komoditas lain,”jelas Herman.
Menurut Herman yang juga pendiri lembaga Celebes Research Center (CRC), untuk menyambut pemindahan ibu kota, maka sebaiknya anak muda tidak jadi penonton, sebab ibu kota cukup dekat dengan Sulsel seperti Kota Parepare dan Mamuju
Menurut Herman, perpindahan ibu kota mengurangi ketimpangan dan pastinya akan ada pemerataan ekonomi di bagian indonesia timur, efeknya mungkin tidak langsung tapi bertahap, “Ini perlu kita apresiasi dan maknai secara positif karna ini telah digagas oleh pemerintah,”harapnya.
Sebelumnya Andi Sriwulandani yang menjabat sebagai pengurus Pemuda HKTI Sulsel menjelaskan bila RUU IKN barus saja disahkan, ibarat dua sisi mata uang ada yang pro dan kontra, dimana ada yang mengatakan kondisi ibukota belum layak pakai.
“Masyarakat di Ibukota baru perlu ada keterlibatan ketika ibu kota sudah di pindahkan ke Kalimantan biar tidak terulang seperti jakarta dalam hal perencanaan wilayah dan kota. Harapan kita harus optimis karna UU IKN ini sudah disahkan dan dirancang, sehingga pembangunan infrastruktur dasar sudah mulai dialokasikan ke IKN yang baru,”jelas Andi Sriwulandani.
Menurutnya, data Bapennas pembangunan hari ini di dominasi pulau jawa, inilah kemudian yang mau digeser ke intim biar ada pemerataan,
“Sulsel sangat berdampak dalam perpindahan ibukota terutama terkait ekonomi justru dampaknya akan sangat dirasakan masyarak di indonesia timur,”harapnya.
Wakil ketua KNPI Sulsel Dr. Muhammad Iswal mengemukakan bila pemindahan ibu kota dalam konteks pemuda maka kita harus optimis meski ada catatan demi pembenahan agar dapat berpengaruh para indeks pembangunan pemuda.
Data statistik 2021 jumah pemuda 64.92 juta sehingga dapat menjadi angin segar untuk menangkap peluang usaha bagi pemuda kreatif.
“Titik cerahnya juga ada di sektor pendidikan dalam hal ini pemerintah pusat pasti bisa lebih dekat dengan kita yang dekat dengan IKN,”jelas Muhammad Iswal.
Adapun ketua KAMMI Makassar Agung Wahyudi menitik beratkan pada soal legitimasi kebijakan karena kurangnya partisipasi publik terhadap RUU pemindahan ibukota yang relatif agak singkat, tetapi praktisnya ini hanya dua pekan.
“Legalitas bahwa kita ini negara hukum harusnya wacana pembangunan ibu kota hanya diatur sebelumnya oleh perpu dan kepres yang diserahkan ke baleg kemudian dibentuk panitia khusus, bisa jadi ini hanya upaya untuk mendapatkan legitimasi atau payung hukum,”jelas Agung Wahyudi.
Meski demikian, peluang generasi muda dan potensi ekonomi besar terkait perpindahan IKN di kawasan indonesia timur, “Sebagai pemuda harus manfaatkan kesempatan ini, kalau ibu kota pindah kita harus segera menangkap ini sebagai peluang,”pugnkasnya. (rif)
