MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Budi Hastuti menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus semakin berpihak pada penguatan layanan dasar masyarakat.
Pendidikan, pelayanan publik, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga dinilai menjadi sektor yang perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pemerintah.
Budi Astuti mengatakan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya proyek infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Menurut politisi perempuan yang juga Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar itu, salah satu kebutuhan yang perlu menjadi perhatian adalah pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Ia menilai keberadaan PAUD negeri masih perlu diperluas agar masyarakat memiliki pilihan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.
“Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan sejak usia dini. Ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kota Makassar,” ungkapnya, Rabu (15/7).
Ia menilai penguatan pendidikan usia dini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi mendatang. Karena itu, pemerintah daerah didorong menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam kebijakan maupun penganggaran.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan kualitas pelayanan pemerintahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, nyaman, dan profesional.
“Pelayanan pemerintah adalah wajah negara di tengah masyarakat. Karena itu fasilitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan warga secara optimal,” katanya.
Ia menegaskan Fraksi Gerindra akan terus mengawal berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, pelayanan dasar, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas bukan hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi bagian dari agenda pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya. (ita/rif)
