MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan komitmennya mengawal pembenahan sektor pendidikan, khususnya dalam mengatasi persoalan klasik keterbatasan daya tampung siswa baru di sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
Legislator PKB yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain mengatakan langkah Pemerintah Makassar melakukan revitalisasi dan penambahan ruang kelas merupakan kebijakan yang tepat sebab selama ini pemerintah cenderung menggunakan solusi jangka pendek melalui penambahan rombongan belajar (rombel), sementara kapasitas fisik sekolah belum mengalami peningkatan yang signifikan. Persoalan tersebut, katanya, menjadi perhatian serius DPRD setelah setiap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selalu diwarnai keluhan, terkait terbatasnya kuota sekolah negeri.
“Sejak awal kami di Komisi D sudah mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada solusi sementara. Penambahan rombel tanpa didukung ruang kelas yang memadai bukan penyelesaian masalah, melainkan hanya menunda persoalan yang lebih besar di masa depan,” ungkapnya, Rabu (15/7).
Menurutnya, revitalisasi sekolah yang kini mulai dijalankan merupakan hasil dari dorongan dan pengawalan DPRD dalam berbagai pembahasan bersama Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Makassar. Kebijakan tersebut dinilai lebih strategis karena berorientasi pada penguatan infrastruktur pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah siswa setiap tahun harus diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana. Jika tidak, maka persoalan administrasi pendidikan hingga kualitas proses belajar mengajar berpotensi menjadi korban. “Jangan sampai setiap tahun kita hanya menambah kuota penerimaan siswa tanpa memikirkan kesiapan ruang belajar. Pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang agar kualitas layanan tetap terjaga,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penambahan ruang kelas di sekolah yang masih memiliki potensi pengembangan menjadi opsi paling realistis dibanding membangun sekolah baru yang membutuhkan proses lebih panjang. Namun demikian, setiap rencana pembangunan harus didasarkan pada kajian teknis, termasuk ketersediaan lahan dan kondisi struktur bangunan yang ada.
“Kita harus melihat kebutuhan riil setiap sekolah. Ada sekolah yang masih memungkinkan dilakukan pengembangan karena lahannya cukup luas atau bangunannya bisa ditingkatkan. Itu yang harus menjadi prioritas pemerintah,” katanya.
Anggota Fraksi PKB lainnya yakni, Basdir menilai revitalisasi sekolah harus dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang dampaknya jauh lebih besar dibanding pembangunan fisik semata. Menurutnya, kebutuhan ruang belajar yang memadai merupakan syarat utama untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak Makassar. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh program revitalisasi berjalan tepat sasaran dan menjangkau sekolah yang benar-benar membutuhkan.
“Persoalan pendidikan tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan. Revitalisasi sekolah adalah salah satu langkah strategis yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan Fraksi PKB akan terus mengawal alokasi anggaran pendidikan agar tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, peningkatan kualitas sarana pendidikan harus berjalan beriringan dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses sekolah negeri. “Kami ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu DPRD akan mengawal seluruh proses revitalisasi ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya. (ita/rif)
