MAKASSAR, BKM–Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan bila konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir.
“Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar,”ujar Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?’ yang digelar secara daring, Rabu (9/3).
Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional.
“Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru,” katanya.
Indonesia, kata Anis, menghadapi dua masalah besar, pertama adalah soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari.
“Sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi kita akan naik semuanya,” sebutnya.
Kedua, harga pangan yang melambung tinggi, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, mengingat beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain. Bahkan kenaikan apa pun dari sektor pangan, akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan.
“Jadi, di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara, konfliknya terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya.
Karena itu, Anis berharap pemerintah perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini.
Menurutnya, jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen.
“Saya kira kita juga akan mengalami hal yang sama seperti China, karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek memerlukan pemadam kebakaran. Ini tantangan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat,” katanya.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina.
Indonesia, lanjutnya, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi.
Sebab, dampak tersebut tidak saja akan berpengaruh pada sektor ekonomi seperti energi, tapi juga pada sektor pangan akibat belum jelas tanda-tanda kapan konflik akan berakhir.
“Kami sebagai Komisi I DPR meminta pemerintah indonesdia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi dan geostrategi perang Rusia Ukraina,” kata Meutya.
Sementara mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini.
Yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain.
“Tetapi saya ingin katakan, bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah,” kata Rizal. (rif)
