MAKASSAR, BKM– Menunjuk langsung penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para ketua RT/RW, kini kembali menuai konflik. Pasalnya selama pj RT/RW menjabat belum menerima gaji.
Menurut Sekertaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir, pihaknya akan mempertanyakan terkait gaji selama dua bulan yang belum diterima pj RT/RW.
Hanya saja, kata Wahab, bisa dimaklumi karena baru-baru ini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pemerintah menunda pembayaran honor RT/RW.
“Yah kami minta kesabaran PJ RT/RW ini, nanti kami juga akan pertanyakan. Agak dimaklumi karena kemarin itu ada pemeriksaan dari BPK sehingga Makassar bisa mendapatkan WTP.Jadi kami minta ada kesabarannya,” ungkap Wahab.
Lanjut Legislator Fraksi Golkar DPRD Makassar ini menilai, pj ketua RT/ RW bisa memaklumi keterlambatan tersebut. Ia juga menjamin hak yang menjadi PJ RT/RW akan dibayarkan pemerintah secepatnya.
“Pasti lah mereka ini dibayarkan, apalagi kan mereka ini hanya sementara untuk mengisi kekosongan masa kerja ketua sebelumnya. akan akan pergantiannya nanti, jadi pasti mereka akan dibayarkan, bekerja sajalah seperti biasa melayani masyarakat,” ujarnya.
Begitupun yang dikatakan, Anggota DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengaku akan mempertanyakan kembali kepada pemerintah kota. Pasalnya, jika menunda hal tersebut pj Ketua RT/RW akan lamban dalam melayani masyarakat.
“Nanti coba kita tanyakan apa penyebabnya kenapa belum dibayarkan, nanti kalau ditunda-tunda akan berdampak pada pelayanan ke warga. Kita melihat kembali kalau memang ada timbul masalah baru kami akan pertanyakan ke pemerintah kota,” jelasnya. (ita)
