MAKASSAR, BKM– Berdasarkan temuan BPK, 789 Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) milik perumahan belum diserahkan ke Pemkot Makassar. Namun ternyata setelah diidentifikasi, ada 113 yang harus dipindahkan menjadi aset Pemkot Makassar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nirman Niswan Mungkasa menargetkan 20 Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) dapat dikembalikan ke Pemkot Makassar di tahun 2022 ini.
“Setelah diidentifikasi ada rumah pribadi, ada rumah nama yang ganda. Jadi tinggal 113,” katanya Rabu, (15/6).
Selain untuk menambah aset Pemkot, pengembalian ini menjadi salah satu upaya dalam menambah luasan RTH kota Makassar yang saat ini masih ada di angka 9,07 per Maret 2022.
Hingga tahun 2021, Pemkot telah mengembalikan 30 titik PSU dengan nilai aset sekitar Rp1 triliun lebih.
Sementara di tahun 2022 ini, dari 22 target, baru 8 titik PSU yang telah dikembalikan ke Pemkot.
Dinas Perumahan akan segera melakukan pengumuman terkait PSU tersebut di media cetak. Setelah 30 hari, nanti akan dilakukan pengembalian aset Pemkot dari para pengembang.
“Kita sudah koordinasi dengan Kejari, DPRD nanti kita kumpul lagi, kita lihat prosesnya nanti bagaimana. Sehingga setelah pengumuman langsung dieksekusi,” pungkasnya. (rhm)
