MAKASSAR, BKM — Dua kecamatan, masing-masing Mamajang dan Ujung Pandang tercatat memberi kontribusi paling rendah pada retribusi sampah.
Hingga triwulan II Tahun Anggaran 2022, progres pendapatan dari retribusi sampah masih berada di bawah 15 persen. Padahal idealnya, pencapaian yang bisa diraih minimal sudah berada di angka 40 persen.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar ,M Fuad Arfandi, menjelaskan, untuk Kecamatan Mamajang, target yang diberikan dari retribusi sampah tahun ini sebesar Rp2,5 miliar. Namun yang baru dicapai Rp226,78 juta.
Sementara Kecamatan Ujung Pandang, dari target Rp3,3 miliar, yang teralisasi baru Rp489,78 juta.
Dari 14 kecamatan yang ada di Makassar, baru empat kecamatan yang retribusi sampahnya mencapai 40 persen lebih. Diantaranya Manggala, Biringkanaya, Panakkukang, dan Tallo.
Fuad mengatakan, cukup dimaklumi jika pendapatan dari retribusi sampah cukup terjungkal selama dua tahun ini. Itu disebabkan oleh pandemi covid-19.
“Aktivitas masyarakat, khususnya pelaku usaha kan sepi. Restoran, hotel, dan lainnya nyaris tidak beroperasi. Otomatis sampah mereka juga sedikit,” jelasnya.
Dia berharap dengan makin menggeliatnya roda perekonomian pasca makin menurunnya kasus covid, pendapatan dari berbagai sektor, termasuk retribusi sampah kian membaik.
Sementara itu, untuk menekan tingkat kebocoran pembayaran pajak dan retribusi, Pemerintah Kota Makassar segera menerapkan pembayaran retribusi sampah melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Fuad mengatakan, salah satu wujud elektronifikasi transaksi adalah bagaimana mengembangkan pembayaran pajak secara digital diantaranya melalui Qris.
“Kami telah mendorong OPD terkait difasilitasi Bank Indonesia dan Bank Sulselbar, untuk menerapkan itu” ucapnya.
Setelah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto datang dari kunjungan kerja di Amerika Serikat, surat edaran kepada OPD untuk imbauan seluruh wajib pajak dan retribusi melalui QRIS akan dikeluarkan.
“Jadi harapannya ke depan, di samping kita sudah mengikuti arahannya pemerintah pusat memaksimalkan elektronifikasi transaksi, bisa juga meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran,” ucapnya.
Orang tinggal melakukan scan barcode, pembayaran langsung masuk ke kas daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengatakan, pembayaran melalui QRIS ini demi akuntabilitas, transparansi dan meminimalisir kebocoran.
Apalagi pemerintah kota Makassar menuju kota Makaverse (Makassar Metaverse).
“Untuk akuntabilitas, transparansinya, kebocoran kita minimalisir. Apalagi kita Menuju Metaverse. Kita buat aplikasi untuk cashlees,” tutur Fatma-sapaannya.
Di sisi lain dia mengungkap ada beberapa wilayah yang tidak mau membayar retribusi sampah sejak adanya kenaikan. Namun dia yakin itu bisa diterapkan oleh masing-masing kelurahan.
“Jangankan Qris, Hari ini ada beberapa RT yang tidak mau bayar retribusi sampah dengan adanya kenaikan, maksudnya kenapa masih ada wilayah menolak, sementara wilayah lain bisa ji berjalan. Belum lagi PKH (program keluarga harapan) minta kompensasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, menyesalkan jika banyaknya kebocoran retribusi utamanya di kecamatan di kota Makassar. Salah satu retribusi yang diduga bocor ada pada retribusi sampah.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Aswar, berharap, kebocoran retribusi yang sangat rawan terjadi perlu dicarikan solusi.
“Sudah serapan anggaran minim, ditambah kebocoran retribusi membuat pendapatan yang masuk berkurang, ini yang perlu dicarikan solusinya. Jangan dibiarkan terus ini kebocoran, inilah mengapa target anggaran kita tidak bisa tercapai,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (25/7).
Lanjut legislator PKS DPRD Makassar ini bahwa, serapan yang minim disebabkan keterlambatan tender dan lain sebagainya sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tersendat. Belum lagi, target retribusi yang belum tercapai hingga pertengahan tahun karena banyaknya kebocoran di lapangan.
“Kalau sudah ada kebocoran pasti menjalar dan banyak kerugian yang kita alamai, dan yang membuat potensi retribusi sulit dilacak. Penyebabnya apa, karena selama ini masih manual dan mudah dimanipulasi, sehingga harus ada aplikasi yang terintegrasi datanya untuk hindari loss,”bebernya.(rhm)
