MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai masih tingginya angka pengangguran di Kota Makassar karena peran dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar belum maksimal. Dewan tidak melihat ada upaya dari Disnaker Makassar melakukan pelatihan skill dan keahlian untuk masyarakat pencari kerja.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim.
Andi Hadi menambahkan, sejauh ini program yang dijalankan Disnaker belum menjadi solusi atau jawaban dalam mengentaskan jumlah pengangguran di kota Makassar. Masyarakat masih minim keahlian ditambah keterbatasan wadah masyarakat mendapatkan lowongan pekerjaan.
“Masyarakat kita tidak hanya minim mendapatkan pekerjaan tapi keahlian yang dimiliki masyarakat yang membuat jumlah pengangguran terus bertambah. Kenapa selama tidak ada pelatihan dilakukan untuk warga bisa menghasilkan pekerjaan, minimal untuk diri sendiri,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (8/8).
Selain itu, legislator Fraksi PKS DPRD Makassar ini mengaku, pemerintah melakukan sejumlah program untuk menarik investasi besar-besaran masuk ke Kota Makassar tapi tidak ada hasil tenaga yang bisa masuk ke perusahan-perusahan di kota Makassar.
“Harusnya bu kadis ini yang paling pertama dilakukan adalah memikirkan bahwa perusahan yang masuk ke Makassar atau industri-industri yang ada, yang harus dinikmati masyarakat adalah mendapatkan tenaga kerja asli orang Makassar. Sementara sejauh ini masih banyak pengangguran kita,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Kasrudi, juga menyarankan agar Disnaker turut menangkap keluhan dari calon pekerja dan dari perusahaan. Termasuk juga memudahkan perusahaan dalam mendapatkan pekerja lokal atau tempatan dari Makassar.
“Kita minta Disnaker Kota Makassar untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kota Makassar. Job Fair ini memang salah satu solusi tapi ada yang lebih urgent dilakukan Disnaker,” ujarnya.
Makanya, dia meminta kepada disnaker untuk sering mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatan skill atau keahlian masyarakat. Tahapan pertama, Disnaker semestinya mengutamakan peningkatan skil masyarakat. Sedangkan job fair adalah tahapan kedua.
“Saya pikir job fair adalah kesempatan untuk langsung praktik kerja lapangan namun tidak mendapatkan peningkatan skill. Job fair nomor dua, pertama mengolah skill masyarakat,” bebernya.
Untuk itu, legislator Fraksi Gerindra DPRD Makassar ini meminta disnaker melakukan pendataan terhadap skill masyarakat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengkoneksikan saat ada lowongan pekerjaan yang tersedia. (ita)
