MAKALE, BKM — DPRD Tana Toraja sedang memperjuangkan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang telah tertunggak selama delapan bulan. Pemkab mengusulkan kepada Biro Keuangan Depdagri untuk segera dicairkan.
Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi mengatakan pencairan tertunda lantaran Pemkab Tana Toraja terlambat mengusulkan empat ribu lebih ASN yang berhak menerima TPP sesuai regulasi. Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja melakukan kunjungan kerja ke Depdagri dan mendesak proses percepatan pembayaran TPP ASN penerima agar dibayarkan sesuai beban kerja. Pemkab telah menyiapkan anggaran TPP di APBD Pokok tahun 2022 sebesar Rp 32 milyar.
Selain TPP ASN, Pemkab juga memperjuangan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tana Toraja tidak diimbangi gaji dari pusat membuat morat marit pengelolaan keuangan daerah. Banggar prihatin dengan venomena ini sehingga berjuang ke Mendagri nasib P3K, sebab ujung tombak keberhasilan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Welem menjelaskan, pihaknya berjuang ke Mendagri tambahan DAU pembayaran gaji P3K. Padahal syarat konversi tenaga honorer jadi P3K jelas pendapatannya. Diakui Welem, tidak semua ASN Tana Toraja terima TPP seperti ASN RS Lakipadada yang sudah menerima insentif dan guru menerima sertifikasi.
”Banggar sudah maksimal berjuang percepatan pembayaran TPP ASN yang sudah dua tahun berjalan. Aneh sekali ASN Tana Toraja sudah terima TPP malah kinerja menurun,” pungkas Welem. (gus/C)
