MALILI, BKM — Tim Asesor Ombudsman perwakilan Sulsel Fajar Sidik, Herwin Gunawan, Irawati Muin, menyambangi Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik sebagai amanat UUD 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public.
Tim Ombudsman diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, H April didampingi Kabag Organisasi, Hj. Asmah Sari, para kepala OPD terkait yang akan dinilai yaitu DPMPTSP, Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kepala Puskesmas Lampia serta PKM Lakawali, di ruang Rapim Kantor Bupati Lutim, Selasa (30/8).
H April menyampaikan selamat datang kepada seluruh tim asesor ombudsman untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan public di Luwu Timur, kiranya dari hasil penilaian ini nantinya dapat mengukur sejauh mana kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
“Secara umum SKPD yang akan dinilai sudah siap, mohon kiranya diberikan masukan jika ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam pelayanan publik,“ kata H. April.
Ketua Tim Ombudsman perwakilan Sulsel Fajar Sidik mengatakan Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, sejak tahun 2015-2021 melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara layanan guna mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisir perilaku maladministrasi penyelenggara layanan publik.
“Tujuan penilain dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan pelayanan serta memenuhi standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Karena, rendahnya pemenuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan public,“ ujar Fajar.
Di Luwu Timur, tim asesor Ombudsman akan menilai penyelenggaraan pelayanan public oleh beberapa instansi terkait seperti ; DPMPTSP, Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kepala Puskesmas Lampia serta PKM Lakawali.
Obyek penilaian meliputi kompetensi, sarana prasarana, standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan, serta menilai persepsi masyarakat terhadap penyelenggara layanan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. (rls)
