MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar telah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. PPAS tersebut disusun sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disepakati DPRD.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Makassar, menerangkan bahwa PPAS tersebut masih bersifat proyek dan sementara. Nantinya, PPAS tersebut akan dibahas dengan DPRD Makassar melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) apakah sudah ideal atau tidak.
Berdasarkan dokumen PPAS Pemkot Makassar, jumlah penerimaan daerah diproyeksi sekitar Rp5,212 triliun. Rincian penerimaan daerah bersumber dari pendapatan senilai Rp4,428 triliun, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang diproyeksi sebesar Rp783.657.556.543.
“Tapi nilai itu baru sebatas proyeksi. Belum final. Masih akan dibahas di Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya akan dilihat kesesuaian anggaran dan kegiatan,” jelas Helmy.
Dia menerangkan, dalam penyusunan anggaran, dipertimbangkan banyak hal. Di antaranya dari segi manfaatnya untuk masyarakat, untuk pembangunan kota, dan efektivitas program.
Lebih jauh dikemukakan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu, proyeksi APBD Kota Makassar tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp250,2 miliar atau 5,04 persen. Seperti diketahui, APBD 2022 ini senilai Rp4,9 triliun.
Proyeksi kenaikan APBD 2023 karena Pemkot Makassar mendongkrak target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,145 triliun. Selain itu, angka Silpa cukup besar yakni berkisar Rp783 miliar.
Yang menjadi catatan saat ini dan cukup memengaruhi APBD Pokok 2023 mendatang adalah terkait penyerapan anggaran yang masih sangat rendah di lingkup OPD. Hingga triwulan III, penyerapan APBD masih di bawah 50 persen. Malah ada OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 20 persen.
Sebenarnya, rancangan PPAS ini sudah diajukan ke DPRD namun sejauh ini belum dijadwalkan untuk pembahasan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menilai rencana penerimaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,2 trilliun terlalu berlebihan, jika dibandingkan serapan OPD minim dan target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang tidak tercapai.
Koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan membahas APBD Perubahan 2022 dibanding APBD Pokok 2023, di mana Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) 2023 yang sudah lebih dulu masuk.
“Kita tidak jadi membahas APBD Pokok 2023, karena ada beberapa SKPD yang serapan anggarannya baru 6 hingga 16 persen. Bagaimana kita mau bahas pokok kalau serapan OPD saja minim sekali. Apalagi Silpa kita mencapai Rp783 milliar,” terang Adi Rasyid di gedung DPRD Makassar, Rabu (31/8).
Karena itu, Wakil Ketua DPRD Makassar ini meminta Bamus untuk menjadwalkan kembali pembahasan APBD Pokok 2023 hingga serapan dan laporan PAD bisa dijelaskan oleh Pemkot Makassar.
“Kalau PAD kita tidak bisa mencapai target sangat mempengaruhi APBD pokok. Jadi dasar dari penerimaan anggaran 2023 kita ditentukan dari PAD. Jadi bisa naik, bisa turun, dan bisa tetap. Tentu nanti dipastikan ada rasionalisasi. Kita pertanyakan kenapa tidak bisa naik, kenapa tidak mencapai target, nanti yang akan menjawab pemerintah nanti,” jelasnya.
“Usulan rencana proyeksi anggaran 2023 pemerintah kota juga berlebihan, karena jumlahnya Rp5,212 triliun. Sementara PAD saja sampai saat ini baru Rp1 triliun lebih. Itu mustahil bisa sampai,” kuncinya. (rhm-ita)
