KEPULAUAN SELAYAR, BKM — Polres Kepulauan Selayar memfasilitasi pelaksanaan Fokus Group Discussion (FGD) mempertemukan stakeholder membahas dinamika sosial ekonomi pasca penyesuaian harga BBM oleh pemerintah di Warkop Q-ta, Selasa (6/9).
Wakapolres Kompol Abd Rahman saat membuka kegiatan menyampaikan permohonan maaf karena Kapolres masih sementara menjalankan tugas di Polda Sulsel sehingga tidak dapat hadir pada kegiatan tersebut.
Meskipun demikian ia berharap pelaksanaan FGF tersebut dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi permasalahan, dan menemukan solusi agar dampak kebijakan penyesuaian Harga BBM dapat ditekan termasuk ketersediaan BBM di Kepulauan Selayar.
” FGD ini diperintahkan Kapolres untuk dilaksanakan sesuai arahan Pimpinan polri, dengan tujuan kita dapat menyatukan persepsi, baik itu melalui langkah-langkah oleh Pemkab maupun oleh Kepolisian dan stakeholder terkait, untuk mendapatkan solusi atas dinamika pasca kebijakan penyesuaian Harga BBM,” ujar Kompol Abd. Rahman.
Dalam kegiatan yang digelar dalam bentuk diskusi ini berlangsung alot. Beberapa masukan dari Mahasiswa, KNPI dan stakeholder menyoroti masalah harga eceran Pertalite yang mencapai Rp 17-18 Ribu rupiah perliter. Selain itu adanya penggunaan BBM bersubsidi untuk Industri dan masalah antrian serta stok BBM di APMS yang sering habis juga menjadi sorotan.
Menyikapi hal ini Kasat Reskrim Iptu Acang Suryana mengatakan meskipun tidak ada aturan, namun faktanya di beberapa Kabupaten termasuk Kepulauan Selayar, pengecer BBM selalu ada. Meskipun demikian ia menegaskan akan menindak bilamana ada pengecer yang menjual dengan harga yang di atas kewajaran.
“Kami akan tindak pengecer yang menjual di atas harga kewajaran, mereka sebenarnya membantu karena ada konsumen yang tidak harus jauh-jauh ke APMS, tapi kalau harga yang dijual tidak wajar bahkan ada yang 17 sampai 18 ribu kami akan tindak.” kata Iptu Acang Suryana.
Kabag Ekonomi Pemkab Rahman Made, mengapresiasi usulan Kapolres untuk mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM. Ia menjelaskan Kapolres menyarankan agar saat BBM tiba dari Kapal Tengker, itu langsung dimasukkan ke Tangki penampungan APMS sehingga BBM yang keluar akan lewat nozzel.
” Kapolres sudah sampaikan di grup WA, salah satu solusi mencegah penyalahgunaan BBM adalah agar seluruh pengusaha BBM saat pasokan datang semua harus masuk ke tangki APMS, bukan ke drum seperti yang terjadi selama ini. Karena kalau ke drum siapa yang bisa awasi terus kalau malam di angkut ke tempat lain” kata Rahman Made.
Ketua DPRD Mappatunru menyampaikan kompleksitas Dinamika yang terjadi. Ia mengatakan mekanisme pasar berdasarkan kebutuhan BBM di Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat buah simalakama.
(rls)
