MALILI, BKM — DPRD Kabupaten Luwu Timur kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur
Selasa (25/10).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Aripin dan dihadiri Bupati Luwu Timur, H. Budiman beserta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pandangan Umum Fraksi diawali dari Fraksi Hanura melalui juri bicara Alpian Alwi. Ia menyampaikan tiga pandangan umum salah satunya disampaikkan yakni Pemerintah Daerah diminta pro aktif melakukan koordinasi dengan Pemprov dan pusat terkait kondisi jembatan Lepa-Lepa Kecamatan Burau, dimana masyarakat pengguna jalan berkeluh kesah dengan kondisi jembatan yang dikuatirkan akan berdampak sama dengan jembatan yang ada di Kota Palopo.
“Selain jembatan, kondisi jalan yang berlubang dari arah Kecamatan Burau hingga Kecamatan Wotu juga dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dikoordinasikan,” ujar Alpian.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya Hj. Harisah Suharjo menyampaikan enam pandangan umum, diantaranya meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan program yang mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dengan melihat kondisi saat ini setelah terjadinya kenaikan BBM.
Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Efraem menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi masukan diantaranya yakni Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang lebih cenderung terhadap peningkatan ekonomi daerah.
Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicara I Wayan Suparta Fraksi Gerindra memandang upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalampembangunan.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Ramna Minggus menyampaikan tujuh poin penting diantaranya terkait air baku yang dikonsumsi masyarakat, dimana fasilitas bendungan dan IPAL yang dikelola oleh PT. Waemami sudah sangat memprihatinkan, olehnya itu diminta kepada Pemerintah Daerah untuk fokus dan mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
Di bidang Kesehatan, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan Pembangunan Rumah Sakit Atue yang sudah menghabiskan anggaran daerah milyaran rupiah mengingat kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, apalagi pembangunan rumah sakit merupakan salah satu visi misi Bupati.
Samuel, juru bicara Partai Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk bisa menciptakan tim yang melibatkan seluruh stakeholder untuk mulai membangun draf standar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berskala kabupaten yang disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah. (rls)
