MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) akan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp100 juta di setiap kelurahan untuk penanganan stunting.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Chaidir menerangkan, pihaknya menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk setiap kelurahan agar target Makassar zero stunting tahun 2024 bisa terealisasi.
“Kami akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta untuk setiap kelurahan tahun depan dalam penanganan stunting,” ungkap Chaidir saat diwawancara, Kamis (24/11).
Dia mengemukakan, total anggaran senilai Rp100 juta tersebut dibagi menjadi tiga item program. Rinciannya, Rp50 juta untuk operasional pencegahan stunting, Rp30 juta untuk pemberian makanan tambahan bagi anak berisiko stunting, Rp10 juta untuk dapur sehat atasi stunting, dan Rp10 juta untuk program Kampung Keluarga Berkualitas.
Chaidir melanjutkan, di luar dana kelurahan yang dialokasikan Dinas PP dan KB, Pemkot Makassar juga menyiapkan dana operasional dari OPD terkait lainnya. Kebijakan itu merupakan strategi Tim Percepatan Penurunan Stunting Makassar (TPPS) yang diketuai Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi.
“Itu Rp100 juta per kelurahan baru anggaran dari Dinas PP dan KB yah. Belum di dinas lain. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas P3A, dan Dinas Pendidikan. Jadi sebenarnya anggaran penanganan stunting ini cukup banyak disiapkan oleh Pemkot Makassar,” ungkap Chaidir.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar yang juga Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, menyampaikan lurah dan camat diharapkan mampu membantu pemerintah kota dalam menekan angka stunting di wilayahnya masing-masing.
Terlebih, pemerintah pusat telah menargetkan kasus stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024, mendatang. Sehingga sistem menajemen data sangat diperlukan.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan stunting di Kota Makassar. Salah satunya, peran setiap kelurahan dan kecamatan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.
“SK TPPS tingkat kelurahan sudah diterima. Diharapkan lurah sebagai ketua segera menjalankan tupoksinya sehingga dari awal bisa terbangun sinkronisasi data,” tegas Fatmawati.
Untuk itu, kata dia, penanganan stunting perlu dukungan semua pihak. Karena itu Fatmawati mengajak seluruh stakeholder meningkatkan koordinasi untuk mendukung program nasional menuju zero stunting 2030.
“Kita kan ada tim terpadu yang dapat lebih memudahkan akurasi data. Saya turun awal-awal Puskesmas kasih data sampai 400 data stunting. Makanya saya cek ulang. Dibutuhkan klasifikasi data mana gizi buruk, gizi kurang, dan mana yang betul-betul stunting,” jelasnya.
Ia berharap sinkronisasi data di Puskesmas hingga tingkat kelurahan bisa dimaksimalkan. Apalagi, Makassar merupakan daerah dengan angka stunting terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
“Kita sudah punya tim terpadu dan di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPKB. Makanya itu kita sudah mulai ada perbaikan,” ujar Fatmawati.
Meski begitu, Fatmawati mengaku optimistis Makassar bisa mencapai target nasional dalam penurunan angka stunting. (rhm)
