SALAH satu u organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar yang tercatat memiliki serapan anggaran cukup rendah adalah Dinas Sosial (Dinsos).
Dari hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Senin (12/12) lalu, hingga awal pekan kedua Desember ini, realisasi belanja Dinsos baru mencapai 40,12 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar menerangkan, Pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dinsos tahun ini sebesar Rp28,1 miliar. Namun yang baru terserap sekitar Rp11,2 persen.
“Jadi masih ada sekitar Rp16,8 miliar sisa anggaran yang belum dibelanjakan,” ungkap Helmy.
Dia berharap dengan sisa waktu yang masih ada, Dinas Sosial masih bisa melakukan penyerapan anggaran yang tersisa. Apalagi OPD diberi kesempatan untuk mengajukan SPM hingga 30 Desember.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Zubaedah Hafid memaparkan rencana Dinsos untuk menyerap anggaran lebih banyak sebelum akhir tahun.
Ia menjelaskan ada beberapa program utama Dinsos yang sejauh ini masih dalam proses. Salah satu diantaranya pengadaan mobil dapur umum.
Mobil tersebut dianggarkan sebesar Rp1,1 miliar. Saat ini sementara proses pengiriman ke Makassar.
“Jadi kalau sudah tiba di Makassar, kita langsung bayarkan,” ungkap wanita yang akrab disapa Eda itu.
Program lain dengan anggaran besar ialah pembangunan lingkungan pondok sosial (liponsos). Lahan yang dibutuhkan seluas 4,3 hektare. Sementara anggaran yang dialokasi sekitar Rp7 miliar. Anggaran tersebut termasuk untuk jasa konsultan dan tim apraisal.
Namun sayang, program tersebut batal dieksekusi dan akan kembali direncanakan tahun depan.
Eda menekankan, jika program yang masih berproses sejauh ini sudah dibayarkan, diperkirakan progres realisasi belanja Dinas Sosial bisa mencapai 60 persen lebih. (rhm)
