BARRU, BKM– DPRD Barru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial, Jumat( 17/2). Hanya saja Dinas Sosial tidak hadir. Agenda pembahasan yakni Program Keluarga Harapan (PKH). RDP akhirnya ditunda karena Dinsos tak hadir.
Pembahasan RDP kemudian berlanjut ke penerima BLT saja. Salah satu OPD menghadirkan perwakilannya yakni DPMD, PPKB, P3A Instansi DPMD, PPKB dan P3A dinilai penting karena OPD ini memiliki basis data desa, sehingga ada urgensinya hadir untuk membahas Penerima Keluarga Manfaat ( PKM).
Anggota DPRD Barru Syamsu Rijal mengaku tidak tahu menahu ketidakhadiran pihak Dinsos. Pihak Sekwan sudah menghubungi Dinsos, kemungkinan ada agenda yang bersamaan. Dalam RDP Syamsu Rizal mengajukan pertanyaan kepada DPMD, P2KB dan P3A. Apakah pihak DPMD pernah menerima pelatihan untuk melakukan verifikasi dan validasi KPM. Syamsu juga mempertanyaan kepada pihak DPMD apa variabel yang digunakan menentukan PKM. Apakah penerima BLT sudah tepat sasaran.
”Penerima BLT terkesan ditunggangi seperti yang dialami daerah lain. Semoga hal ini tidak terjadi di Barru,” tandasnya.
RDP dipimpin Syamsuddin Muhiddin, menilai pendataan BLT kerap bermasalah karena ada pihak yang memberlakukan faktor like and dislike. “Padahal kita ingin validasi data kemiskinan benar-benar valid. Tetapi bagaimana bosa valid kalau bermuatan seperti itu,” ujar Syamsuddin.
Sementara itu perwakilan DPMD, P2KB, P3A melaporkan data keluarga penerima manfaat di Kabupaten Barru pada tahun 2023 sebanyak 11.400 KPM. Data inilah yang sekarang divalidasi.
Perwakilan DPMD terungkap bahwa ada 4 kriteria untuk penerima BLT yakni kehilangan mata pencaharian, berpenyakit kronis, lansia tunggal dan difabel
Menurut Syamsuddin kalau ke empat kriteria yang menjadi parameter, maka tidak mungkin capai 50 persen penerima BLT
“Jika merujuk dari kriteria itu, maka sangat potensial terjadi spekulasi data. Hasil validasi DPMD masih akan kita RDP kan supaya masalah kemiskinan tidak menjadi lingkaran setan,” kata Syamsuddin.
“Kita berharap kemiskinan menurun itu sesuai kondisi dilapangan. Tetapi kalau kami jalan sebagai wakil rakyat baik dalam bentuk reses, kunker atau menemui langsung warga banyak menerima keluhan warga yang tidak terima BLT,” beber Wakil Partai Golkar ini
Ke depan penerima BLT akan turun 25 persen dari 40 persen penerima sebelumnya
Syamsu meminta data pusat bukan menjadi data standar. Tetapi seharusnya data kemensos menjadi data pembanding. Sebagai contoh dari kriteria penerima orang yang kehilangan mata pencaharian. Tetapi dengan kondisi ini bisa saja hari ini kehilangan mata pencaharian. Lalu besok kembali bekerja.
Sekdis Dinsos Pemkab Barru, Wahyuddin Suyuti menjelaskan ketidakhadiran Dinsos karena tidak ada undangan. (udi/C)
