MAKASSAR, BKM — Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di Sulawesi Selatan, memperlihatkan tren positif di kuartal pertama tahun 2023. Jika dibandingkan pengh
ujung tahun 2022, konsumsi Pertamax rerata 229 kiloliter (KL) per hari. Sementara di bulan Januari 2023, mulai bergerak naik menjadi 243 KL per hari atau meningkat sebesar 14 persen.
Walau harga fluktuatif, tetapi konsumen Pertamax tetap setia menggunakan Pertamax untuk kendaraannya. Ini dikarenakan faktor fungsional efek terhadap mesin kendaraan yang lebih signifikan.
Jika dibandingkan Pertalite, konsumsi tersebut hanya 7 persen dari rerata konsumsi harian Pertalite yang mencapai 3.320 kilo liter per hari.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyebutkan, disparitas harga tidak terlalu jauh antara Pertamax dan Pertalite yang mungkin mendorong masyarakat untuk migrasi ke produk BBM non subsidi.
Selain itu, antrean panjang yang kerap ‘mengular’ di sejumlah SPBU, juga ikut menjadi pemicu beralihnya pengguna ke Pertamax.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah konsumen menyebut memilih Pertamax bukan dipengaruhi faktor harga.
Seperti diungkapkan Ahsan, jika dari aspek kualitas, Pertamax memberikan performa yang baik untuk kendaraan roda duanya.
”Saya memahami kalau harga Pertamax naik turun. Mungkin dipengaruhi beberapa faktor. Untuk harga sebelumnya dan saat ini harga masih relatif tidak ada masalah,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Kristo, pemilik kendaraan roda empat dan konsumen Pertamax. Baginya, harga Pertamax yang fluktuatif, tidak menjadi masalah.
”Saya berpendapat, hal ini adalah sebuah konsekuensi. Kan sudah ada pilihan. Kalau mau kualitas bagus yah harus membayar lebih. Jadi naik turunnya harga tidak masalah buat saya,” ucapnya.
Penentuan Harga BBM
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Basuki Trikora Putra, menyebutkan, faktor penentu harga BBM Non Subsidi dipengaruhi beberapa hal.
Menurutnya, penetapan harga oleh badan usaha tentu juga sangat memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, sektor industri, daya beli dan kelangsungan bisnis badan usaha.
Ada banyak variabel yang menentukan harga BBM, termasuk BBM non subsidi atau non public service obligation (PSO).
Di antaranya harga minyak dunia, rata-rata produk minyak olahan Mean of Plaits Singapore (MOPS Argus), inflasi dan kurs rupiah,” terangnya.
Pengamanat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada,;Fahmy Radhi, berpendapat ide untuk mengevaluasi harga BBM nonsubsidi mengikuti harga keekonomian pasar yang terus bergerak sangat tepat untuk diterapkan.
”Hal ini dinilai wajar dalam dunia bisnis. Dan tidak ada yang dilanggar selama yang diatur memang tidak disubsidi pemerintah. Pengguna BBM non subsidi sebagian besar adalah kalangan menengah ke atas,” urainya.
Selain itu, dengan dibiarkan floating tidak akan ada perubahan harga drastis yang justru mengejutkan masyarakat. Misalnya jika tetiba harga minyak dunia naik tapi harga ditahan dan baru dua atau tiga bulan kemudian naik signifikan masyarakat pasti akan terkejut. (mir)
