MAKASSAR, BKM–Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan bila pihaknya siap mengawal dan mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulsel, seperti Kereta Api Trans Sulawesi yang sementara ini masih berjalan pengerjaannya.
Selain Kereta Api Trans Sulawesi, ada juga proyek SPAM Maminasata, penyelesaian Bandar Udara (Bandara) Sultan Hasanuddin dan pengerjaan Jalan Nasional.
Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur itu juga akan mendorong pembangunan sarana olahraga, atau stadion representatif di Sulsel.
Menurut Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), PSN Kereta Api Trans Sulawesi ini jauh dari target, salah satu hambatannya adalah persoalan lahan.
“Seharusnya kan itu sudah selesai pada tahun 2018 silam, dari Makassar sampai ke Parepare, namun kita sama-sama memahami, begitu banyak permasalahan-permasalahan sosial, terutama pembebasan lahan, menjadikan pembangunan rel kereta api dari Makassar sampai Parepare ini jadi terhambat sampai saat ini,”ujar Andi Iwan Aras usai kunjungan kerja Spesifik, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (15/6).
Hal itu tentu menjadi perhatian Komisi V DPR RI, selaku penyambung lidah rakyat untuk mengawal pembangunan Kereta Api Sulsel.
“Pihak Kementerian Perhubungan, dan Komisi V sepakat untuk tetap mengawal kegiatan tersebut sampai selesai ke Parepare,”ungkap AIA.
Menurutnya, jika pembangunan Kereta Api itu sukses untuk wilayah Sulsel, itu akan menjadi cikal-bakal untuk menghubungkan seluruh daratan Sulawesi.
“Sebenarnya bukan sampai Parepare saja, sampai Manado nanti sampai trans Sulawesi, karena konsep awalnya tidak hanya sampai Parepare saja. Itu adalah embrio bagaimana nantinya trans Sulawesi terlayani dengan kereta api,” ucapnya.
Proyek PSN selanjutnya adalah perluasan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dijelaskan bila progres pengerjaan Bandara hup Indonesia Timur ini terkesan lambat.
“Untuk penyelesaiannya, kami minta kepada Angkasapura, agar Bandara bisa selesai 100 persen sesuai dengan apa yang ditargetkan,” papar dia.
Tak tanggung-tanggung, Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel itu mengancam, jika kontraktor tak menyelesaikan secepatnya, maka perlu dilakukan penggantian kontraktor. Kalau tidak mampu.
“Dalam kontrak sanksinya jelas, kalau penyedia jasa konstruksi tidak mampu melakukan pekerjaan yang diselesaikan. Maksud saya kontraknya diputuskan untuk menunjuk penyedia jasa yang baru, agar bisa diselesaikan dengan segera,” tegasnya.
Pasalnya ucap dia, warga juga membutuhkan kejelasan terkait dengan kerampungan proyek tersebut.
Apalagi, proyek ini sudah 23 tahun tidak ada penyelesaian.
“Saya kira bisa menjadi atensi dari Angkasa Pura maupun Dirjen Perhubungan Udara. Karena lahan tersebut terlalu dekat dengan runway, sekitar 150 meter saja,” papar AIA. (jun.rif)
