MAKASSAR, BKM–Rapat paripurna DPRD Sulsel tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2023, hanya diikuti 17 dari 85 anggota DPRD Sulsel, Senin (25/9) siang.
Tak hanya itu, namun Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin juga tak hadir, namun diwakili oleh Pj Sekda..
Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.
Delapan Fraksi di DPRD Sulsel mempertanyakan belasan masalah yang terungkap selama kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman ketika menjabat Gubernur Sulsel.
Juru Bicara Fraksi Golkar Fachruddin Rangga mengemukakan bila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen kepada penyelenggara pemilu yang tertuang dalam rancangan perubahan APBD 2023.
Terkait dengan rancangan perubahan target pendapatan secara kumulatif diproyeksikan Rp10,13 triliun lebih yang terdiri dari PAD sebesar Rp5,75 triliun lebih mengalami penyesuaian sebesar Rp 44,6 miliar (0,8 persen) dari target APBD Pokok, selanjutnya sektor pendapatan transfer Rp4,36 triliun lebih mengalami kenaikan Rp44,6 miliar lebih (1,04 persen) dari target APBD Pokok dan pada sector lain- lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp11,2 miliar lebih juga mengalami kenaikan dari target APBD Pokok sebesar Rp 1,73 miliarlebih (18,24 persen).
“Kami sampaikan kesulitan menuangkan tanggapan yang realistis karena Pengantar Gubernur terhadap Nota Keuangan pada Rancangan APBD Perubahan 2023 tidak disertai dengan dokumen- dokumen utama yang terperinci sebagai referensi utama seharusnya sudah kami terima mendahului Pengantar Gubernur,”ujar Rangga.
Penegasan penyelesaian menyangkut utang, pihak ketiga maupun tunggakan penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menyiapkan alokasi anggaran retensi penyelesaian utang dan tunggakan DBH sehingga dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 pendapatan tidak diperhadapkan semua dengan belanja tetapi alokasi retensi penyelesaian utang dan tunggakan DBH tetap tertuang dalam APBD Provinsi TA 2024 sebelum ditetapkan dalam rapatparipurna nantinya.
“Fraksi Partai Golkar tetapmemegang keputusan rapat Badan Anggaran – TAPD dan Keputusan Paripurna persetujuan bersama gubernur dan DPRD terhadap perubahan KUA – PPAS TA 2023 menjadi dasar pegangan dan pijakan khususnya yang terkaitpengembalian porsi anggaran yang di refocusing pada beberapa kali perubahanperkadapenjabaran APBD TahunAnggaran 2023 dalam melanjutkan tahapan pembahasan. (jun/rif)
