MAKASSAR, BKM — Ratusan pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat, yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan menggelar aksi demo besar-besaran, Senin (16/10). Mereka menyuarakan tuntutan yang mendesak Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mundur dari jabatannya.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu itu membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan desakan agar Bahtiar dicopot dari posisi sebagai Pj Gubernur Sulsel. Hal itu menyusul pernyataan dan kebijakannya yang dinilai kontroversial.
Ratusan orang pendemo mendatangi kantor Gubernur Sulsel dan gedung DPRD. Ketua Apdesi Sulsel Sri Rahayu Usmi tampil menyampaikan orasinya. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.
”Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40 persen dari anggaran desa tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan,” kata Sri Rahayu.
Sementara Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu Takbir, menyoroti pernyataan Bahtiar Baharuddin yang menyebut bahwa Pemprov Sulsel bangkrut. Ia menilai apa yang disampaikan oleh Bahtiar tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang memicu terjadinya kegaduhan di daerah ini.
”Yang ironinya, anak buahnya sendiri, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan gubernur, dengan menyebut bahwa Sulawesi Selatan mengalami defisit, bukan bangkrut. Karen utang jangka pendek sebesar Rp600 miliar. Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan Pj Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat. Bahkan, mantan Stafsus Gubernur menilai Pj Gubernur tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif,” ungkap Takbir.
Ia melanjutkan dalam orasinya, bagaimana mungkin seorang gubernur berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah, sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan.
”Dia tidak pantas menjadi gubernur. Untuk itu kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Pj Gubernur Sulawesi Selatan Dr Bahtiar Baharuddin, M.Si, dari jabatannya, dan mengangkat Pj gubernur yang memahami tata kelola pemerintahan dan mengenal Sulawesi Selatan dengan baik,” kata Takbir.
Orator lainnya Raffi, menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan Bahtiar terkait penanaman pisang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras nasional, dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah.
Aksi ini juga mempertanyakan apakah ada motif lain di balik alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun dalam APBD Sulsel tahun 2024. Kata Raffi, aksi massa ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. ”Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pemerintah pusat merespons tuntutan ini dan bagaimana perkembangan situasi politik di Sulawesi Selatan akan berlanjut,” tandasnya.
Tingkatkan Perekonomian
Bahtiar Baharuddin menyebut, program prioritas ketahanan pangan melalui budidaya pisang diyakini dapat mendorong perbaikan ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
Menurutnya, budidaya pisang bukan berarti menghalangi masyarakat untuk menanam padi atau lainnya, tapi dipandang sebagai peluang dan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulsel, jumlah pisang yang sudah ditanam oleh warga kurang lebih 1 juta.
“Bagaimana yang sudah ada ini kita kelola, kita perbaiki supaya jadi produksi bahan komoditi andalan. Yang sudah ada ini bagaimana caranya ditambah jumlahnya supaya nilai ekonominya lebih kuat,” ujar Bahtiar secara terpisah.
Menurutnya, justru dengan budidaya pisang ini semakin memperluas lumbung ketahanan pangan di Sulsel, karena masih kurang lebih 2 juta hektare lahan kosong yang tidak diberdayakan.
“Sulsel ini kan terkenal lumbung padi, lumbung jagung itu. Kita dorong terus itu. Kalau perlu lahan kita perluas. Tingkat produktivitas per hektare kita tingkatkan, kemudian bagaimana petani jagung, padi bisa menambahkan penghasilan lebih baik. Kita punya peluang. Masih ada 2 juta lahan telantar di Sulsel tidak cocok ditanami padi dan jagung, lalu kita apakan. Masak kita lihat-lihat saja,” jelasnya.
Ditegaskan Bahtiar, budidaya pisang ini sama sekali tidak mengubah yang sudah berjalan, terutama padi, cabai, jagung, kedelai, semangka dan tanaman pangan lainnya.
“Kami hanya menambahkan (pisang) supaya ada peluang baru yang hari ini jumlah kemiskinan kita masih 8 persen,” imbuhnya.
Dari aspek kesehatan, ia mengungkapkan bahwa kondisi stunting di Sulsel masih cukup tinggi mencapai 27 persen. Ini harus dilakukan terobosan budidaya pisang untuk menggaet pendapatan warga, sehingga mampu mengonsumsi makanan dan minuman bergizi.
Ia mengatakan, dengan keterbatasan anggaran Pemprov Sulsel saat ini akibat terjadi defisit, membuat dirinya harus mencari alternatif untuk menambah sumber pendapatan di luar dari APBD.
“Jumlah stunting kita itu masih 27 persen. Walaupun kita sudah disebut daerah lumbung pangan tapi faktanya kita masih stunting 27 persen. Lalu apa yang kita lakukan? Tentu harus ada sumber pendapatan alternatif masyarakat supaya dia bisa meningkatkan gizi keluarga. Bagaimana tidak stunting, gizi buruk karena memang tidak ada uang. Bagaimana supaya ada uang? Harus ada produksi. Pertanyaannya, apa yang diproduksi dengan modal murah yang ada di masyarakat yang bisa kita mengembangkan?” lanjutnya.
Dari sisi lingkungan, Bahtiar menyampaikan program budidaya pisang ini dampaknya sejalan dengan pemerintah pusat yang terus mengampanyekan tekan emisi karbon dengan melakukan penghijauan.
“Kenapa 1 miliar pohon? Supaya ada dampaknya terhadap lingkungan. Kan yang cita-cita sekarang di global itu ialah menurunkan emisi karbon. Apalagi dalam kondisi El Nino seperti sekarang,” tambahnya.
Olehnya itu, lahan yang terlantar di Sulsel harus dijadikan sebagai peluang untuk dimanfaatkan dan dibudidayakan.
“Kalau kita mau memberi dampak terhadap lingkungan, mau menurunkan emisi karbon tidak bisa dibuat yang kecil, maka cita-citanya paling tidak Rp1 miliar pohon,” pungkasnya. (rif-jun)
