MAROS, BKM — Sebanyak 528 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 menerima Surat Keputusan (SK), Rabu (17/4).
Penyerahan SK dilakukan Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari di Gedung Serbaguna.
Dalam kesempatan itu,
Suhartina meminta kepada 528 tenaga PPPK untuk tidak menggadaikan SK-nya untuk mengambil kredit bank karena akan menyulitkan pegawai itu sendiri.
“Kalau sudah terima SK, jangan lagi “dikasih sekolah” di bank-bank. Karena kebiasaan pegawai kalau sudah terima SK langsung digadai ke bank untuk mendapatkan dana tunai. Apalagi jika tujuannya untuk keperluan konsumtif, itu sebaiknya jangan karena akan kesulitan nantinya,” imbaunya.
Ia mengaku seringkali mendapati ASN mengambil kredit sampai gajinya tersisa sedikit sehingga untuk hidup malah semakin susah.
“Maksimal itu 50 persen dari gaji kalau mau ambil kredit. Itupun kalau keperluannya sangat penting. Kalau tidak, lebih baik ditabung sedikit demi sedikit. Karena ada juga pegawai yang besar pasak daripada tiang, jadinya utang menumpuk,” bebernya.
Ia juga meminta kepada tenaga PPPK untuk tetap menjaga semangat dan etos kerja.
“Waktu masih honorer rajinnya bukan main, tapi setelah terangkat PPPK malah malas-malasan. Itu tidak boleh. Harus semakin produktif dan semakin baik kinerjanya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Maros Andi Sri Wahyuni AB merinci mereka yang menerima SK. Terdapat 287 orang PPPK guru, 50 orang tenaga teknis dan 191 orang tenaga kesehatan.
Penerimaan SK juga dirangkaian dengan penandatanganan antara Pemkab Maros dan PT Taspen Cabang Makassar tentang peningkatan layanan Taspen dan kepesertaan anak usaha Taspen di lingkup Pemkab Maros. (ari)
