MAKASSAR, BKM — Nama Abdul Rahman Bando (ARB) tiba-tiba muncul meramaikan kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar di awal Mei lalu. Dengan mengusung Gerbang Makassar, kini ARB telah mendaftar di lima partai politik.
Saat ditemui di Warkop Phoenam Jalan Boulevar Makassar, Rabu (15/5/2024) siang, mantan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Makassar ini menjelaskan tentang filosofi tagline Gerbang Makassar.
ARB menjelaskan, Gerbang Makassar artinya Gerakan Bersama Membangun Makassar. Dimana, lanjutnya, gerbang memiliki arti sebagai pintu masuk.
“Makassar ini adalah gerbang Indonesia timur. Maka dari itu, semua yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia harus ada di Makassar,” jelas ARB.
Ia mencontohkan untuk fasilitas kesehatan. Seharusnya, menurut ARB, pemerintah juga harus memikirkan keluarga pasien dari luar Makassar dan luar Sulsel yang berobat di rumah sakit yang ada di Makassar.
“Kalau pasien kan ada kamarnya di rumah sakit. Bagaimana dengan keluarga pasien? Dimana mereka nginap selama keluarganya dirawat? Maka harus disiapkan fasilitas untuk keluarga pasien agar mereka juga nyaman selama menemani keluarganya berobat di Makassar,” jelas ARB.
Gerakan bersama membangun Makassar ini juga diartikan oleh ARB untuk melibatkan semua stakeholder bersama-sama membangun dan mengatasi persoalan di Makassar. Salah satunya adalah persoalan kemacetan.
Menurut ARB, penyebab kemacetan di Makassar bukan semata-mata minimnya pertambahan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang tinggi. Ia melihat kondisi ini bisa diselesaikan dengan kebijakan dan konsep pembangunan yang melihat penyebaran penduduk.
“Macet biasanya terjadi saat pagi ketika masyarakat hendak ke sekolah dan ke kantor dan sore hari saat jam pulang. Ini karena lokasi perkantoran dan sekolah unggulan itu berada di wilayah barat dari Jalan AP Petta Rani. Sementara hampir 60 persen warga Makassar tinggal di wilayah timur,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut adik kandung mantan Bupati Enrekang ini, perlu kebijakan yakni memindahkan pusat-pusat layanan pemerintahan dan kegiatan ekonomi ke timur. Termasuk menempatkan pegawai dan guru-guru sesuai lokasi kerjanya. Jangan pegawai dan guru-guru yang rumahnya di timur, kantornya di barat Makassar,” papar mantan Plt Kadis Pendidikan Makassar ini.
ARB juga mengungkapkan salat satu solusi mengurai kemacetan adalah pembangunan pasar yang menampung hasil pertanian yang masuk ke Makassar dari pintu gerbang Maros dan pintu gerbang Gowa.
Selama ini, lanjutnya, mobil truk dan opencup yang membawa hasil pertanian dari daerah langsung ke pasar tradisional Makassar seperti ke Pasar Pabaengbaeng, Pasar Cidu, Tinumbu dan Terong.
“Jika kita bangun pasar penampung di daerah Biringkanaya dan Barombong, maka truk tidak perlu lagi masuk ke Makassar,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, ARB juga menceritakan pengalamannya saat menjabat Plt Kadis Pendidikan Makassar yang hanya enam bulan.
“Saya menjabat Plt Kadis Pendidikan hanya enam bulan. Tapi beberapa kebijakan mampu melakukan perubahan di bidang pendidikan,” jelasnya.
Salah satu contohnya adalah penggabungan beberapa sekolah dasar (SD). Penggabungan SD ini ia lakukan setelah melihat sejumlah SD di Makassar jumlah siswanya sangat kecil. Ada satu kelas siswanya hanya 11 orang atau 17 orang. Padahal idealnya satu kelas 32 siswa.
Sementara, lanjut ARB, jumlah SMP negeri sangat sedikit. Jumlah SD negeri di Makassar 363 sedangkan SMP hanya 45.
“Makanya tidak heran ketika lulus SD, banyak orang tua mengeluh karena anaknya tidak bisa ditampung di SMP negeri,” ujarnya.
“Seperti di kompleks SD Lariangbangi. Di kompleks tersebut ada empat SD. Sementara siswanya sedikit. Makanya dua SD digabung dengan dua SD lain. Akhirnya banyak ruang kelas kosong. Ruang kelas kosong inilah yang kami jadikan SMP negeri menjadi SMP Negeri 46 Makassar,” kata doktor lingkungan ini.
ARB mengatakan, selama enam bulan menjabat Plt Kadis Pendidikan ada 10 SMP negeri yang ia bangun hasil dari merger beberapa SD di Makassar.
Selain membangun 10 SMP negeri, ARB juga berhasil memindahkan kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar dari Jalan Hertasning ke Gedung PKK di Jalan Anggrek.
“Kantor Dinas Pendidikan di Jalan Hertasning sangat kumuh dan tidak ada lahan parkirnya. Makanya di depan kantor selalu macet. Beruntung saat itu usulan saya didukung Pj Wali Kota yang dijabat Prof Yusran Yusuf kala itu,” ujarnya.
Dengan pengalamannya tersebut, ARB optimistis ketika dipercaya menjadi Wali Kota Makassar, ia akan melakukan banyak perubahan di Makassar. Terutama mengatasi masalah utama warga tentang kemacetan, banjir, kebersihan dan pendidikan.
Sejauh ini ARB telah mengambil formulir pendaftaran di lima partai politik. Kelima partai tersebut adalah PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, Hanura dan PKB. (*)
