MAKASSAR, BKM — Perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 tak kunjung dilakukan. Padahal sebelumnya penerimaan ini disebut-sebut akan dibuka pada bulan Mei hingga Juni lalu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk sebagian sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Sedangkan untuk CPNS dan PPPK masih dalam tahap penyusunan. Kendati waktunya belum dapat dipastikan.
“Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait dengan sekolah kedinasan sudah mulai jalan. Kita menyiapkan formasi yang fresh graduate, baik yang nasional maupun yang IKN,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kantor Gubernur Sulsel, akhir pekan lalu.
Dia memastikan bahwa rekruitmen CPNS dan PPPK tetap dilakukan tahun ini. Persiapannya untuk mengantisipasi potensi terjadinya kecurangan juga telah dilaksanakan.
“Persiapannya sudah matang. Tahun ini kita bertekad dengan membuat face recognition yang dobel, baik yang depan ketika pendaftaran maupun yang di depan komputer, sehingga tidak terjadi lagi seperti kasus kemarin, ada joki yang masih bisa masuk,” jelasnya.
Azwar Anas menyebut bahwa tenaga honorer bisa naik menjadi PPPK dengan beberapa persyaratan. Ia menjelaskan, pihaknya telah memutuskan membagi PPPK dalam dua kelompok yakni penuh waktu dan paruh waktu.
Jadi tenang honorer bisa dinaikan menjadi PPPK dengan status paruh waktu. Di mana hanya berlaku pada daerah yang kekuatan anggarannya masih terbatas.
“Jadi terkait dengan status kepegawaian kita PNS dan PPPK. Kemarin sudah kita putuskan bagi PPPK, nanti ada dua status PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu,” tegasnya.
“Artinya, bagi daerah yang anggarannya belum siap, honorer yang sekarang bisa naik ke PPPK yaitu PPPK paruh waktu. Tapi bagi daerah yang sudah punya anggaran yang cukup mereka bisa seleksi untuk dinaikkan penuh waktu,” sambungnya.
Hal ini, kata dia, dilakukan untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga honorer. Tapi mereka diberikan ruang untuk terus bekerja. “Sehingga dengan demikian dengan status yang beralih ini mereka tidak PHK,” ujarnya.
Disamping itu, ia mengatakan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah, tidak diperbolehkan lagi menerima tenaga honorer. “Tetapi kita sekarang sudah menutup penerimaan tenaga honorer, kecuali nanti atas izin dengan berbagai ketentuan yang lain,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele, menyampaikan di tahun 2024, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 12.425 formasi untuk CASN. “Kami telah mengusulkan formasi CASN 2024 sebesar 12.425 formasi dengan rincian, CPNS tenaga teknis enam orang, PPPK tenaga guru 5.210, tenaga kesehatan 98, tenaga teknis 7.111,” imbuhnya.
Lebih lanjut, terkait para honorer yang ada di Pemprov Sulsel, kata perempuan yang akrab disapa Ani ini, masih menunggu petunjuk dari Kemenpan-RB untuk dialihkan ke PPPK. “Penataan non ASN sejumlah 9.052 orang. Khusus non ASN ini kami mohon arahan dan petunjuk Pak Menteri terkait dengan penataannya yang akan dialihkan ke PPPK,” jelasnya. (jun)
