MAKASSAR, BKM — Kantor Otoritas Jasa (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai, s ektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi Selatan hingga Juni 2024 terus tumbuh positif secara berkelanjutan dan stabil.
Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi Juni 2024 tumbuh 7,60 persen secara year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp195,79 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 7,84 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp131,52 triliun, dan kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 9,01 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp161,20 triliun.
”Tingkat risiko kredit Perbankan di Sulawesi Selatan masih tetap terjaga
tercermin pada rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,04 persen dan berada di bawah ambang batas (threshold) sebesar 5 persen,” kata Kepala OJL Sulselbar, Darwisman pada acara Journalist Update di Makassar, kemarin.
Berdasarkan kegiatan, NPL Bank umum dan BPR masing-masing sebesar 3,04 persen dan 3,21 persen.
Adapun indikator fungsi intermediasi (Loan to Deposit Ratio – LDR) mencapai
124,93 persen. Berdasarkan sektor ekonomi, proporsi penyaluran kredit terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran (24,01 persen), sektor pemilikan peralatan RT lainnya
(17,34 persen), dan sektor pemilikan rumah tinggal (15,18 persen).
Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran KUR di Sulawesi Selatan sampai 9 Agustus 2024, sebesar Rp10,41 triliun kepada 186.987 debitur.
Penyaluran KUR terbesar pada sektor pertanian sebesar Rp4,53 triliun (43,47 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp3,68 triliun (35,31 persen).
”Penyaluran KUR didominasi segmentasi Mikro dengan penyaluran mencapai
Rp8,30 triliun (79,73 persen). Penyaluran KUR terkonsentrasi pada 5 kabupaten
dengan total share sebesar 40,36 persen yaitu Makassar, Bone, Gowa, Wajo, dan
Bulukumba,” tambah Darwisman..
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Sulawesi Selatan posisi Juni 2024 telah mencapai Rp26,44 triliun, tumbuh tinggi sebesar 19,39 persen kepada 158.325 debitur. Kredit pemilikan rumah tinggal mendominasi penyaluran KPR di Sulawesi Selatan dengan share sebesar 92,55 persen, disusul pemilikan ruko/rukan 5,63 persen, dan pemilikan flat/apartemen 1,82 persen.
Perkembangan Pasar Modal
Total SID investor pasar modal di Sulawesi Selatan pada posisi Juni 2024 mencapai 367.613 SID atau tumbuh sebesar 35,82 persen dibandingkan posisi Juni 2023.
Dari total investor pasar modal tersebut, yang terbanyak adalah investor reksadana mencapai 352.004 SID atau tumbuh sebesar 37,32 persen (yoy). Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp9,33 triliun.
Perkembangan Sektor IKNB
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi Mei 2024 (yoy) juga menunjukkan kinerja positif pada beberapa industri. Kinerja
perusahaan pembiayaan mampu tumbuh positif, tercermin dari total piutang pembiayaan yang tumbuh 13,13 persen menjadi Rp18,39 triliun.
Begitu pula dengan pembiayaan pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 31,32 persen menjadi Rp6,75 triliun dan total pembiayaan pada LPEI tumbuh
sebesar 3,06 persen menjadi Rp381 miliar.
”Selain itu, fintech peer to peer lending
(Fintech P2PL) di Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan jumlah outstanding pinjaman yang tumbuh sebesar 44,29 persen menjadi Rp1,36 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,73 persen,” ujar Darwisman didampingi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Sulselbar, Budi Susetiyo.
Sejak Januari sampai dengan Juli 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 512 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta 73.262 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, ASN,
komunitas, difabel, mahasiswa, maupun pelajar.
Data layanan konsumen sejak Januari s.d. Juli 2024 terdapat 281 layanan konsumen yang terdiri dari 76 layanan pengaduan, 103 pemberian informasi, dan 102 penerimaan informasi.
Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 177 layanan terkait perbankan, 78 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 9 layanan Non LJK, 8
layanan terkait asuransi, 5 layanan terkait fintech, 2 dana pensiun, 1 terkait pasar modal, dan 1 terkait pergadaian. Sedangkan, untuk SLIK sejak Januari hingga 31 Juli 2024 terdapat 5.578 layanan. (mir)
